Politikus PKB Tidak Setuju Kebijakan Larangan Mudik
Merdeka.com - Pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona. Anggota Komisi V Fraksi PKB, Dedi Wahidi tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, sebagian besar perantau tidak punya rumah saat mengadu nasib di Jakarta.
"Menurut saya jangan dilarang mudik, karena kalau dilarang itu tidak mungkin. Mereka merantau ke Jakarta untuk kerja, disuruh tinggal di rumah mereka tidak punya rumah," kata Dedi saat Komisi V raker virtual dengan pemerintah, Selasa (21/4).
"Mereka ngontrak, kadang kadang satu rumah untuk banyak orang. Mereka di Jakarta nganggur, pasti mereka pulang apalagi menjelang lebaran," sambungnya.
Dia mengusulkan, para perantau yang mau mudik harus melapor ke kelurahan setempat. Kemudian, yang bersangkutan dites hingga dinyatakan sehat dan negatif Covid-19.
"Dengan begitu juga, yang terpapar makin terjaring. Daripada mereka bolos pulang.Di daerah saya di indramayu saja sudah puluhan ribu yang pulang. Mereka pulang membawa sudah terkena virus," ucapnya.
"Dari itu saya usul, supaya dilegalkan saja mereka boleh mudik, sekali lagi mereka itu di Jakarta untuk cari kerja, untuk keluarganya di rumah," tutup Dedi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda
Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya