Politikus PDIP sebut PKI jadi momok di masa lampau, tak perlu lagi dibicarakan
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mempertanyakan terkait adanya diskusi mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) hari Sabtu (16/9) lalu. Menurutnya sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan tentang PKI.
"Kok masih ada diskusi tentang PKI, itu sudah clear, beres apa yang mau didiskusikan tentang PKI, apa urgensi, apa relevansinya. Ini pertemuan yang harus dikritisi. Jangan membuat pertemuan yang membuat keresahan," kata Junimart, saat dihubungi, Selasa (19/9).
Anggota Komisi III DPR ini beranggapan tidak perlu lagi membicarakan yang sudah tidak ada. Terlebih lagi soal sesuatu yang menjadi beban bagi Indonesia di masa lampau. Dia pun mengajak masyarakat untuk berdiskusi hal-hal yang positif saja.
"Membicarakan yang sudah tak ada, yang dulu jadi momok di negeri ini, kan tidak boleh juga. Bekerja diskusi yang positif aja. Gimana berbangsa yang baik, empat pilar itu, engga perlu aneh-aneh juga temen-temen di LBH," ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, polisi melarang pelaksanaan diskusi berkaitan dengan peristiwa 1965 di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (16/9). Setelah memblokir akses masuk ke Kantor LBH Jakarta sejak pagi, beberapa perwakilan polisi termasuk Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolsek Menteng masuk ke dalam kantor LBH untuk berdialog dengan panitia pada siang hari.
Direktur LBH Jakarta, Alghiffarie Aqsa pun mengungkapkan jika dalam negeri tengah darurat demokrasi.
"Kami merasa bahwa inilah darurat demokrasi, darurat negara hukum di mana kebebasan berpikir, berkumpul, kemudian menyatakan pendapat lagi-lagi dikekang, lagi-lagi diberangus," ujar Alghiffarie dalam jumpa pers Sabtu (16/9) malam.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi
PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaAhok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih
PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaPDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya