Merdeka.com - Politikus PDIP, Masinton Pasaribu menyetujui usulan gaji presiden dinaikkan dari Rp 62 juta menjadi Rp 200 juta. Sebab, wewenang dan tanggung jawab presiden lebih besar dibanding instansi pemerintahan yang lain, sehingga wajar jika presiden memiliki gaji yang besar tersebut.

"Setuju dong. Gaji Presiden seharusnya di atas gaji Direksi BUMN. Sekitar Rp 200 juta itu," kata Masinton saat dihubungi, Jumat (18/9).

Apalagi, kata dia, gaji Direksi BUMN dikabarkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Oleh sebab itu, anggota Komisi III DPR ini mendukung jika gaji presiden dinaikan.

Menurut dia, presiden sebagai kepala negara adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas bangsa dan sudah seharusnya diberikan gaji yang lebih tinggi.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai dari negara," katanya.

Meski mendukung, Masinton mengingatkan, kenaikan gaji untuk presiden harus melihat situasi dan kondisi perekonomian bangsa yang saat ini masih belum stabil.

"Yang perlu menjadi pertimbangan kita adalah masalah waktu dan momennya, karena menyangkut kondisi ekonomi dan anggaran kita saat ini sedang dalam kondisi sulit," tukasnya.

Seperti diketahui, walaupun mendapat dukungan dari partainya untuk mendapatkan kenaikan gaji, Jokowi sendiri justru menolaknya. Jokowi menganggap aneh usulan untuk menaikkan gaji dan tunjangan presiden, dari Rp 62 juta menjadi Rp 200 juta setiap bulan.

Jokowi mengaku malu dan tak etis untuk menerima kenaikan gaji dan tunjangan di tengah-tengah lesunya ekonomi.

"Hahaha.. Jangan aneh-aneh lha wong ekonomi melambat kayak gini, urusan gaji, tunjangan, malu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).

Selanjutnya Jokowi menanyakan siapa yang mengusulkan kenaikan gaji dan dan tunjangan presiden. Setelah mengetahui yang mengusulkan adalah PDIP, Jokowi minta agar ditanyakan langsung ke partai.

"Ya tanyakan ke sana (PDIP). Sekali lagi dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita ngurus-ngurus yang berkaitan dengan tunjangan dan gaji, gitu saja," jelas Jokowi.