Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PAN: Vaksin kita diakui 120 negara tapi kok masih impor

Politikus PAN: Vaksin kita diakui 120 negara tapi kok masih impor vaksin palsu untuk bayi. ©2016 Merdeka.com/ronald

Merdeka.com - Polemik temuan vaksin palsu 14 rumah sakit di Jabodetabek terus berlanjut. Disebut-sebut vaksin yang diduga palsu itu berasal dari luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay menyayangkan saat pihak rumah sakit masih menawarkan vaksin impor ke orangtua. Padahal, katanya, kualitas vaksin produksi Indonesia jauh lebih bagus ketimbang negara-negara lain.

"Kebutuhan nasional itu kan pasti lebih dulu disempurnakan, dipenuhi, baru diekspor. Anehnya kita punya produk yang diakui 120 negara tapi kok masih gunakan (vaksin) impor," ujar Saleh pada diskusi 'Jalur Hitam Vaksin Palsu' di Jakarta Pusat, Sabtu (16/7).

Dijelaskannya, pemerintah telah menganggarkan Rp 1,2 triliun pada APBN 2016 untuk produksi vaksin dan didistribusikan ke beberapa rumah sakit ataupun klinik. Sehingga sangat disayangkan jika orangtua lebih memilih vaksin impor dibanding vaksin produksi Tanah Air.

"Kita produksi banyak dan diakui negara lain, kenapa kita tidak pakai?" pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek Kamis (14/7) merilis 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Keempat belas rumah sakit itu adalah:

1. RS DR Sander, Cikarang

2. RS Bhakti Husada, terminal Cikarang

3. RS Sentral Medika, Pasir Gombong

4. RSIA Puspa Husada

5. RS Karya Medika, Tambun

6. RS Kartika Husada, Tambun

7. RS Sayang Bunda, Pondok Ungu

8. RS Multazam, Bekasi

9. RS Permata, Bekasi

10. RSIA Gizar, Villa Mutiara Cikarang

11. RS Harapan Bunda, Kramat Jati

12. RS Elizabeth, Narogong

13. RS Hosana, Lippo Cikarang

14. RS Hosana, Jalan Pramuka

Atas kasus ini Bareskrim Mabes Polri juga sudah menetapkan total 23 tersangka. Saat ini Bareskrim juga masih terus mengusut kemungkinan akan adanya tersangka baru.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik

Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik

Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.

Baca Selengkapnya
Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Baca Selengkapnya
Total Utang Semua Negara di Dunia Capai Rekor Tertinggi, Nilainya Tembus Rp4 Juta Triliun

Total Utang Semua Negara di Dunia Capai Rekor Tertinggi, Nilainya Tembus Rp4 Juta Triliun

Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.

Baca Selengkapnya
Beda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?

Beda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?

Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'

Baca Selengkapnya