Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus Demokrat Usul Gedung DPR Dijadikan RS Darurat Penanganan Covid-19

Politikus Demokrat Usul Gedung DPR Dijadikan RS Darurat Penanganan Covid-19 Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Usulan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7).

Benny menuturkan, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani. Salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.

"Karena Rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut, penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.

"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid," tegasnya.

Usulan RS Khusus Pejabat Negara

Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara ketika virus corona merebak.

"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, kementerian kesehatan harus mulai waspada. harus sudah mulai waspada," ucapnya dalam acara rilis survei persepsi netizen terhadap penanganan Covid-19 pada Rabu (7/7).

Menurutnya, pejabat negara harus diistimewakan. Sebab, mereka memikirkan negara dan rakyatnya. Dia sedih pejabat harus datang ke emergency rumah sakit hingga terlunta-lunta.

"Saya sedih, saya hadapi, sampai saya punya satu teman, komisi II, tiga hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua komisi IX, saya punya ketua umum PAN semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. itu sampai segitunya," ungkapnya.

Maka dari itu, Rosaline mendorong adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Ia peduli terhadap kesehatan rekan-rekannya di DPR.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara. segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," ucapnya.

PAN Minta Maaf

Partai Amanat Nasional meminta maaf atas usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw soal perlunya rumah sakit khusus untuk pejabat. Jubir PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Rosaline Rumaseuw tidak mewakili partai.

"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva lewat keterangannya, Kamis (8/7).

Di sisi lain, Viva memahami keprihatinan yang dirasakan Rosaline. Menurutnya, Rosaline mengusulkan itu lantaran rekannya meninggal akibat kesulitan cari rumah sakit.

"Di samping itu dokter Rosaline masih merasa sedih karena ada John Mirin, anggota fraksi PAN DPR RI, Daerah Pemilihan Papua, dan beberapa kawannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu," ungkapnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pengecekan Gedung RSUD Sumedang Belum Rampung Usai Gempa, Ratusan Pasien Ditempatkan di Tenda Darurat

Pengecekan Gedung RSUD Sumedang Belum Rampung Usai Gempa, Ratusan Pasien Ditempatkan di Tenda Darurat

Pemerintah masih melakukan pemeriksaan kondisi gedung rumah sakit pasca rentetan gempa pada Minggu (31/12).

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Pascaledakan, Pihak RS Semen Padang Hentikan Sementara Operasional Rumah Sakit

Pascaledakan, Pihak RS Semen Padang Hentikan Sementara Operasional Rumah Sakit

Manajemen rumah sakit sedang mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya