Politik kebencian berpotensi terjadi di Pilkada 2018 & Pemilu 2019
Merdeka.com - Amnesty Internasional merilis laporan analisis situasi HAM di 159 negara pada tahun 2017. Laporan tersebut menyoroti rangkaian fenomena global mengenai berkembangnya politik kebencian yang melahirkan pelanggaran HAM, termasuk juga di Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan politik seperti ini melahirkan pemimpin yang lahir dari retorika kebencian. Berkaca pada Pilkada DKI 2017, ketika pergerakan massa menjatuhkan calon yang dicap menistakan agama sampai berujung dipenjara.
Usman menilai, hal seperti ini berpotensi bakal terulang pada Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. Para elite politik diduga akan kembali memainkan isu yang sama. Sebab hal itu dinilai masih efektif untuk meningkatkan elektoral.
"Tampak sekali bahwa politik kebencian yang diretorikakan kepada para pemimpin sangat efektif dan bukan mustahil 2018 pas Pilkada, Pileg dan Pilpres politik kebencian yang sama dengan berbagai penyesuaian. Ini diambil momen oleh para petinggi politik," ujar Usman di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).
Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga menambahkan bahwa politik kebencian menjadi masalah serius dalam pola pikir masyarakat. Menurut dia pandangan ekstrimisme mulai mengakar di masyarakat tanpa mengenal umur.
"Ini lebih serius tahun politik memanfaatkan api dalam sekam yang mudah dibakar dalam jangka panjang bangsa menghadapi situasi yang serius, ada pandangan ekstrimis yang dibangun sistematis," tuturnya.
Sementara itu, Usman menyoroti upaya pemerintah dalam menanggulangi isu kebencian yang terus muncul. Pemerintah dalam praktiknya bertindak tidak menghapus retorika kebencian. Justru menekan pihak yang dianggap sebagai sumber pemicu pelaku-pelaku kekerasan atau praktik kebencian. Seperti peristiwa penyerangan kantor YLBHI. Pihak kepolisian justru tidak mengusut provokator atau dalang. Malah, pihak YLBHI dipaksa untuk tidak melaksanakan seminar yang sebenarnya tak sesuai dengan yang dituduhkan.
"Pendekatannya yang keliru itu. Tujuan benar tapi dalam praktiknya dia malah menyimpang dari standar HAM," jelasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Relawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaBahas Sengketa Pilpres saat Halalbihalal dengan Cak Imin, Anies Harap Putusan MK Bawa Demokrasi Lebih Baik
Anies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaKemajuan Pembangunan Tak Merata Picu Polarisasi Politik dalam Skala Global
Negara-negara maju mengalami tingkat pembangunan manusia yang mencapai rekor tertinggi.
Baca SelengkapnyaPemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara
Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca Selengkapnya