Merdeka.com - Relawan Jokowi Bersatu berniat melaporkan wartawan senior Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Wanita yang akrab disapa Nana itu akan dilaporkan terkait wawancara kursi kosong dalam sebuah acara Mata Najwa yang bertema #MataNajwaMenantiTerawan.

Laporan itu dipimpin oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi terhadap Nana itu ternyata ditolak oleh Polda Metro Jaya.

"Kapan? (Laporan) Baru dengar itu, laporannya enggak ada. Saya dengar sih cuma ngobrol-ngobrol saja abis itu pulang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya saat dihubungi, Selasa (6/10).

Namun, ia tak mengetahui secara pasti terkait pelaporan yang dibuat oleh Relawan Jokowi Bersatu. "Saya enggak tahu (diskusi), saya dengarnya begitu saja, enggak pasti ya," ujarnya.

Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi mengatakan, pihaknya diarahkan oleh polisi untuk melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers. Menurutnya, apa yang dilaporkan itu menyangkut dengan Undang-Undang Pers.

"Saya dateng ke SPKT, kemudian mengarahkan ke Siber, di Siber kami diskusi memang beberapa ada pasal yang dilanggar. Namun kemudian ini menyangkut UU Pers, menyangkut Jurnalis. Ini azasnya hukum yang berlaku selain perdata/pidana juga namanya UU Pers, sehingga Siber mengarahkan saya kepada Dewan Pers agar tak ada bentrokan Undang-Undang," ujar Silvia.

Setelah mendapatkan petunjuk dari polisi, ia pun langsung menuju ke Dewan Pers untuk melaporkan. Dia pun diminta membuat surat resmi.

"Nah tadi saya ke Dewan Pers, ada diterima oleh karyawan di sana dan karyawan di sana atas perintah bosnya entah siapa untuk meminta kami membuat surat resmi kepada Dewan Pers, dan nanti Dewan Pers juga akan mengirimkan balasan surat resmi kepada kami," katanya.

"Nah kalau sudah ada balasan surat resmi kepada kami, kami akan kembali ke SPKT dan kami kembali ke Siber. Saya ditolak polisi dan segala macam ya enggak apa-apa, yang jelas dari polisi sendiri memang menyatakan memang ada unsurnya, tapi karena perlu ditelitinya ke Dewan Pers juga, unsur-unsurnya masuk enggak ke dalam UU Pers, sebagai kode etik jurnalistik nanti disatukan," sambungnya.

Tanggapan Najwa Shihab

Melalui akun instagram pribadi miliknya, Najwa Shihab memberikan respons atas pelaporan tersebut.

Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi.

Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik.

Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa. Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu 'mengembangkan pendapat umum' dan 'melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum'.

Sependek ingatan saya, treatment 'kursi kosong' ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya.