Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polisi tegaskan info pendataan para kiai terkait PKI adalah hoax

Polisi tegaskan info pendataan para kiai terkait PKI adalah hoax Kapolres Malang di Universitas Raden Rahmad. ©2017 Merdeka.com/darmadi

Merdeka.com - Di hadapan para kiai dan ulama, Kapolres Malang menjelaskan kabar hoax terkait pendataan para kiai dan ulama di Jawa Timur. Pihaknya menyesalkan, niat baik Kepolisian justru dikait-kaitkan sedemikian rupa dengan peristiwa G/30S/PKI Tahun 1965.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung di hadapan para kiai dan pimpinan pesantren NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah menegaskan bahwa kabar tersebut hoax atau tidak benar. Justru pihak Kepolisian ingin bersilaturahim dengan para ulama dan kiai, termasuk di Kabupaten Malang.

"Saya katakan, itu efek dari media sosial. Bisa saya tegaskan itu berita hoax," tegas AKBP Yade Setiawan Ujung di Universitas Raden Rahmad (Unira) Kabupaten Malang, Selasa (7/2).

Kata Yade, berita tidak benar tersebut bermula dari wilayah Jombang yang menyebut adanya pendataan kiai dan ulama. Kabar tersebut kemudian dikaitkan dengan peristiwa pembantaian G30S/PKI tahun 1965.

"Di mana dikatakan, setelah kiai dan ulama didata, dikhawatirkan akan ada tindakan negatif seperti peristiwa 1965," katanya.

Yade menceritakan, awal mula adanya pendataan para kiai dan ulama di Jawa Timur. Ide tersebut bermula dari Kapolda Jawa Timur yang baru Irjen Pol Machfud Arifin menjenguk KH Hasyim Muzadi yang saat itu dirawat di Rumah Sakit Lavalette Kota Malang.

"Saat itu kiai Hasyim memberikan nasihat ke Kapolda supaya sowan ke tokoh agama, kiai dan ulama di Jawa Timur," tegasnya.

Berawal dari situ, Kapolda berniat menjalankan nasehat dari mantan PB NU tersebut. Namun tidak keseluruhan pesantren bisa dikunjungi, tetapi akan ditentukan secara prioritas.

Karena itu ditanyakan ke Polres-Polres. Kapolda sendiri sudah berkunjung ke sejumlah Pondok Pesantren di Pasuruan dan Jombang. Tidak lama lagi akan berkunjung ke beberapa Pondok Pesantren di Malang Raya.

"Jadi latar belakang seperti itu, untuk memperkenalkan diri. Tidak ada maksud negatif, apalagi seperti disampaikan akan ada tindakan negatif seperti kejadian 1965," ungkapnya.

Kabar hoax tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat luas dan diharapkan segera diakhiri. Pihaknya juga menegaskan yang dilakukan bukan hanya ingin mengetahui dan memperkenalkan diri.

"Justru orang yang demikian (penyebar hoax), perlu mempertanggungjawabkan kepada Allah. Justru maksud kita baik ternyata dikaitkan macam-macam," ungkapnya.

Abdul Kholiq, Pengasuh dan Pimpinan sebuah Pondok Pesantren di Pagak Kabupaten Malang mengaku tidak pernah didatangi petugas kepolisian terkait kegiatan pendataan. Tetapi memang dalam seminggu terakhir mendengar kabar di media sosial.

"Di Malang sepertinya tidak ada pendataan. Belum ada sama sekali," tegasnya.

Puluhan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Malang berkumpul di Universitas Raden Rachmad Kepanjen, Kabupaten Malang. Acara dikemas dalam silaturahmi Bersama Ulama NU dan Muhammadiyah dalam rangka Memperkokoh Ukhuwah Islamiyah dan Wathaniyah untuk merawat NKRI dan Pancasila.

Hadir memberikan peryataan di antaranya Ketua PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Malang DR Mursidi, Ketua MUI Kabupaten Malang KH Misno Fadhol Hija dan Rektor Unira Hasan Abadi.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
PSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan

PSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan

Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.

Baca Selengkapnya
Anomali Ledakan Suara PSI, PKB: Hormati Suara Rakyat, Jangan Sampai Ada Pengalihan Suara

Anomali Ledakan Suara PSI, PKB: Hormati Suara Rakyat, Jangan Sampai Ada Pengalihan Suara

PKB meminta KPU melakukan penghitungan suara ulang Pemilu 2024 terkait ledakan suara PSI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kaesang Akhirnya Terbiasa Dipanggil Gibran oleh Warga: Semoga Kakak Saya itu Masuk PSI

Kaesang Akhirnya Terbiasa Dipanggil Gibran oleh Warga: Semoga Kakak Saya itu Masuk PSI

Sebelumnya dia kerap mengklarifikasi bahwa dirinya adalah Kaesang bukan Gibran.

Baca Selengkapnya
Kisah Menegangkan Intel Polwan Beraksi, Menyamar Jadi Emak-Emak hingga PSK

Kisah Menegangkan Intel Polwan Beraksi, Menyamar Jadi Emak-Emak hingga PSK

Aksi penyamaran juga tidak luput harus dilakukan oleh seorang Polwan untuk mengungkapkan suatu kasus

Baca Selengkapnya
Kejati DKI Nyatakan Berkas Kasus Firli Belum Lengkap, Polisi Mengaku Belum Dapat Informasi

Kejati DKI Nyatakan Berkas Kasus Firli Belum Lengkap, Polisi Mengaku Belum Dapat Informasi

Ade mengaku pihaknya saat ini masih menunggu hasil penelitian yang dikerjakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Seorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya
Perwira Polisi Ajak Anak Buah Makan Angkringan di Pinggir Jalan, Bilang ke Pedagang 'Ada yang Buat Kurus Enggak?'

Perwira Polisi Ajak Anak Buah Makan Angkringan di Pinggir Jalan, Bilang ke Pedagang 'Ada yang Buat Kurus Enggak?'

Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo ikut turun lapangan bersama anggotanya saat tengah berpatroli malam.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Video MK Putuskan Pemilu Ulang dan Diskualifikasi Gibran

CEK FAKTA: Hoaks Video MK Putuskan Pemilu Ulang dan Diskualifikasi Gibran

MK diklaim telah memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 dengan melakukan Pemilu ulang

Baca Selengkapnya