Merdeka.com - Polri memastikan tetap memproses laporan terhadap anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan oleh Majelis Adat Sunda terkait dugaan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) terhadap orang Sunda. Laporan itu sendiri dilayangkan kepada polisi pada Kamis (20/1) lalu.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, terkait dengan laporan terhadap Arteria tersebut akan disampaikan progresnya dalam waktu dekat ini. Hal ini juga menjawab terkait dengan adanya perbedaan penangan kasus Arteria dan Edy Mulyadi.

"Semua sudah diproses, nanti akan kita sampaikan updatenya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita tunggu dulu ya. Semuanya dalam berproses, karena yang menangani dari Polda Metro Jaya," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/2).

Kasus Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Majelis Adat Sunda sebelumnya melaporkan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang terkesan mendiskreditkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) terhadap orang Sunda. Laporan terhadap Arteria dilayangkan kepada polisi pada Kamis (20/1).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan adanya aduan tersebut. Namun, saat ini penanganannya sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya.

"Pengaduan yang kita terima dari majelis adat Sunda tersebut telah kita limpahkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Januari 2022," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1).

Tompo menjelaskan, alasan pelimpahannya karena tempat terjadinya tindakan itu berada di wilayah Jakarta yang menjadi wewenang Polda Metro Jaya.

"Pertimbangan karena kejadiannya berada di Jakarta," ujar dia.

Penanganan Kasus Edy Mulyadi

Terkait pernyataan Edy Mulyadi yang dibidik menjadi tersangka, Dedi menegaskan, jika penyidik Polri bekerja selalu berdasarkan fakta hukum dan aturan hukum yang ada.

"Polisi, dalam hal ini penyidik, bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Kita punya aturan-aturan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sesuai KUHAP, diatur semua di situ," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022).

Dedi mempersilakan pihak Edy Mulyadi menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan atau menemukan adanya cacat prosedur dalam proses penegakan hukum.

"Kalau ada keberatan menyangkut penegakan hukum polisi, ada lembaga yang mengoreksi itu adalah bidang praperadilan, semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai prosedur KUHAP," kata Dedi.

Reporter: Nanda Perdana Putra/Liputan6.com