Merdeka.com - Aparat kepolisian diminta bertanggung jawab atas insiden bentrok antar dua kelompok massa di Batam pada Senin sore. Sebab, petugas kepolisian terlihat baru bergerak ketika sudah jatuh korban.

"Yang paling penting sebenarnya ketegasan aparat, aparat seakan-akan melakukan pembiaran dan lalai, dan ketika sudah terjadi korban baru kemudian kesibukan yang seakan-akan memberikan perhatian secara berlebihan," ujar Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/6).

Polisi harusnya bisa mendeteksi dini jika melihat segerombolan massa yang dianggap mencurigakan. Kalau tidak, kasus seperti ini akan terus berulang.

"Praktik-praktik yang menggunakan kekerasan atau pun juga premanisme harus ditindak tegas. Kalau semakin lama dibiarkan, maka masyarakat akan mencari solusinya sendiri," jelasnya.

Politisi PDIP ini juga mengatakan, jika dilakukan pembiaran maka orang-orang yang mempunyai kekuatan fisik, kekuatan politik, maupun kekuatan apa pun menjadi lebih kuat dan hal itu merugikan masyarakat awam yang tak tahu asal muasalnya.

"Seringkali persoalan lahan dibiarkan terlalu lama, dan berlarut-larut, dan katakanlah ini silang sengketanya sudah bertumpuk-tumpuk dan ini yang menyebabkan konflik lahan ini sering terjadi," paparnya.

Persoalan sengketa lahan bukan hanya terjadi di perkotaan tapi juga di daerah-daerah perkebunan yang menjadi milik pemerintah. Tidak bisa dipungkiri pula, saat ini cukup banyak lahan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tak bertanggungjawab.

"Kan UU pertanahan kita sudah jelas, sudah mengatur itu dan perdebatannya juga lama. Kalau itu diterapkan ya tentunya harus ada proses mediasi dengan masyarakat, Proses mediasi tidak  dilakukan. Nah inilah fungsi pemerintah," tegas pria yang kerab disapa Pram.