Polisi Harus Tegas Antisipasi Ancaman Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 18 Oktober 2019 13:58 Reporter : Ya'cob Billiocta
Polisi Harus Tegas Antisipasi Ancaman Jelang Pelantikan Presiden Jalan di Sekitar Gedung DPR Ditutup. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Polda Metro Jaya melarang demonstrasi dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 2019. Hal ini berkenaan dengan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono menuturkan, Ini merupakan keputusan yang diambil Polri.

"Setelah tanggal 20 kan aspirasi seseorang boleh disampaikan seperti itu ya. Ini sampai tanggal 20 kita bicaranya, ini diskresi kita, diskresi Kepolisian," kata Eddy kepada wartawan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Bambang Saputra menilai, segala bentuk aksi yang dilangsungkan sejak tanggal 15 Oktober hingga 20 Oktober adalah inkonstitusional. Dia mendukung dan meminta polisi menindak tegas segala ancaman yang akan timbul serta berpotensi mengganggu jalannya pelantikan.

"Saya sepenuhnya mendukung Polri untuk tidak segan-segan bertindak tegas kepada para demonstran yang ingin membuat suasana ibu kota tidak kondusif dan mengganggu keamanan. Sekarang ini Polri dapat bertindak tegas terhadap siapa-siapa yang nekat menggelar aksi demonstrasi," kata Bambang Saputra dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/10).

Bambang menuturkan, seluruh pihak harus turut mengawal jalannya pelantikan pimpinan negara. Karena menurut Bambang, kehadiran pemimpin dalam sebuah negara adalah penting, yakni agar negara ini tetap berdaulat.

"Sejarah telah membuktikan bahwa sedemikian penting dan berartinya kehadiran seorang pemimpin. Apalagi dalam Indonesia hari ini, Pak Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi," tegas Bambang.

Oleh karena itu, dia mengajak agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal jalannya pelantikan agar berlangsung sukses. "Maka kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu," pungkas Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute tersebut. [cob]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini