Merdeka.com - Sidang pra peradilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin, kubu Komjen Budi mendatangkan sejumlah saksi.

Di antara beberapa saksi itu, dua orang merupakan perwira menengah yang dulu pernah bertugas sebagai penyidik KPK. Mereka adalah AKBP Irsan yang kini menjabat sebagai Kapolres Kota Bogor dan Kompol Hendi F Kurniawan.

Dalam persidangan tadi, Hakim Sarpin bertanya pada keduanya bagaimana pengalaman mereka selama bekerja di KPK. Utamanya soal proses penyelidikan, kemudian meningkat penyidikan dengan penetapan seorang tersangka.

Beberapa keterangan keduanya sampaikan cukup mengagetkan. Apalagi, keputusan keduanya mundur sebagai penyidik saat itu karena melihat kerja pimpinan KPK sudah di luar jalur. Jelas bukan keadaan yang pernah dibayangkan oleh dua bekas penyidik yang mundur di tengah hebohnya kasus simulator SIM yang menyeret bekas Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo, sebagai tersangka pada Maret 2012 lalu.

Berikut kesaksian keduanya tentang bagaimana kacaunya penanganan perkara di KPK sejak dipimpin Abraham Cs:

Penetapan tersangka suap harus diklarifkasi lebih dulu

AKBP Irsan bekerja empat tahun sebagai penyidik di KPK. Dia mulai bekerja di sana pada tahun 2005.Saat bersaksi, AKBP Irsan dicecar salah satu tim kuasa dari KPK soal mekanis penetapan tersangka dalam perkara suap.Irsan ditanya, selama empat tahun di KPK pernahkah dirinya menangani kasus gratifikasi. Tapi dia mengaku belum pernah. "Tidak pernah" jawab Irsan tegas.Lantas tim hukum KPK kembali mencecar, haruskah penetapan tersangka seseorang dalam pidana suap dilakukan klarifikasi lebih dulu.Kubu KPK tak puas dengan jawaban itu dan kembali membuat pertanyaan lebih detail."Jadi harus klarifikasi dulu?" tanya pengacara KPK lagi"Iya," pungkasnya.

AKBP Irsan sebut penyidik pernah diminta percepat penanganan perkara

Kuasa hukum Komjen Budi bertanya pada AKBP Irsan apakah pimpinan KPK pernah memaksakan kehendak pribadi saat menetapkan status tersangka pada seseorang. Dipastikan AKBP Irsan itu tidak dilakukan pimpinan KPK.Namun yang terjadi di lapangan, tak jarang penyidik diminta mempercepat penanganan sebuah perkara."Tapi diperintahkan mempercepat penanganan perkara. Ada beberapa perkara yang di percepat penanganannya. Tapi kalau memaksakan kehendak, tidak pernah," jawab Irsan.

Kompol Hendi beberkan kelemahan KPK

Giliran Kompol Hendi bersaksi. Dia mendapatkan sejumlah pertanyaan yang diajukan tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan.Pertanyaan Kubu Komjen Budi pada Hendi, pernahkah saat dia bertugas di KPK ada penetapan tersangka pada satu perkara tapi tak ada bukti yang cukup."Saya mundur dari KPK karena ada penetapan tersangka tanpa ditemukan dua alat bukti, sekitar Oktober 2012," jawab Hendi.Dia sebenarnya ingin menjelaskan lebih lanjut perkara apa yang dimaksud. Tapi karena tak lagi penyidik di sana, dia meminta persetujuan lebih dulu dari Hakim."Mohon izin, Yang Mulia, ini menyangkut mengenai kredibilitas KPK di mana saya pribadi sudah kembali ke Polri, apakah saya diizinkan membuka ini?" tanya Hendi.Hakim Sarpin pun mengizinkan namun kuasa hukum KPK mengajukan keberatan. "Saksi sudah keluar dari KPK sejak 2012 atau sebelum KPK menangani perkara Budi. Hendy tidak terlibat dalam penanganan perkara calon kepala Polri itu. Ini sangat tidak relevan," kata Katrina M. Girsang mewakili tim kuasa hukum KPK.

AKBP Irsan jelaskan mekanisme penanganan perkara di KPK

Di awal kesaksiannya, AKBP Irsan dicecar bagaimana soal penanganan perkara di KPK. Apakah dirinya bisa langsung memeriksa suatu perkara yang dilaporkan langsung dari masyarakat meskipun belum tentu ada korupsi."Pada dasarnya laporan masyarakat tidak diterima oleh kami, ada direktorat pengaduan masyarakat. Direktorat Pengaduan Masyarakat akan buat surat keterangan tugas, nanti akan diperintahkan (diselidiki) oleh direktorat. Setelah itu baru dilakukan penyidikan, berapa lama tidak bisa ditentukan, bisa 1 bulan hingga 1 tahun," beber Irsan.