Merdeka.com - Bupati Jember dr Faida mengklaim telah melibatkan Kejari Jember dan Polres Jember dalam penggunaan anggaran hasil pengalihan (refocusing) untuk penanganan Covid-19. Pendampingan dari dua lembaga itu untuk melengkapi pendampingan yang juga dilakukan oleh tiga lembaga pusat kepada Pemkab Jember, yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari awal perencanaan mendapat pendampingan. Sehingga menjadi semakin lengkap di tingkat lokal," ujar Faida dalam rilis resmi di laman Pemkab Jember dikutip pada 17 Mei 2020.

Besaran pengalihan (refocusing) anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di Jember mendapat banyak sorotan. Besaran anggaran senilai Rp 479,4 Miliar menjadikan Jember sebagai kabupaten/kota dengan anggaran Covid-19 terbesar kedua di Indonesia. Peringkat terbesar diduduki oleh Makasar dengan nilai refocusing anggaran mencapai Rp 749 Miliar. Besaran anggaran Covid-19 di Jember bahkan melampaui Surabaya yang jumlah penduduk dan pasien Covid-19 lebih banyak. Anggaran jumbo dalam penanganan Covid-19 di daerah yang kepala daerahnya akan maju lagi dalam Pilkada ini, juga sebelumnya sempat menjadi sorotan di DPR RI.

Polisi Ingatkan Transparansi

Polisi dan Kejaksaan saat dikonfirmasi sama-sama membantah klaim dilibatkan dalam pendampingan anggaran penanganan Covid-19 yang nilainya mencapai Rp479,4 Miliar. Polres Jember sekaligus mengingatkan bupati Jember, dr Faida agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal ini untuk mencegah potensi terjadinya penyimpangan hukum.

"Tidak ada itu (pendampingan), tetapi kita tetap mengawasi saja. Kalau memang bisa dikasih tahu, ya kita akan kasih tahu (potensi penyimpangannya)," ujar AKBP Aris Supriyono, Kapolres Jember saat dikonfirmasi awak media.

Aris menegaskan selama ini kepolisian tidak masuk secara langsung dalam pendampingan anggaran Satgas Covid-19. Terkait pencegahan terjadi penyelewengan, sikap Polres Jember hanya mengingatkan agar pemkab lebih transparan dalam penggunaan anggaran refocusing untuk penanganan Covid-19. Sebab, nilai anggaran Covid-19 Jember terbilang cukup besar, yakni Rp 479,4 Miliar dan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia untuk tingkat kabupaten/kota.

"Waktu itu, saya bersama pak Kajari juga sudah sampaikan ke bupati. Ini anggaran luar biasa, harusnya ada transparansi untuk pelaksanaan," tegas Aris.

Polres Jember juga menegaskan sejauh ini tidak sampai detail diajak Pemkab Jember untuk terlibat dalam mengawasi anggaran Covid-19.

"Saya hanya tahu besar anggarannya saja. Itu juga baca di media," papar mantan Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini.

Pengawasan yang dilakukan oleh Polres dan Kejari sebagai bagian dari fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Intinya kita bersama pak Kajari itu pengawasan, kalau ada kemungkinan tindak pidana, kita sebagai forkopimda, akan mengingatkan. Kita sudah sampaikan bersama pak Kajari, agar ada transparansi. Dilaksanakan atau tidak, ya terserah mereka," tegas Aris.

Kejaksaan Memonitor

Kejaksaan Negeri Jember juga membantah pernyataan Bupati dr Faida. "Kita Forkopimpda hanya memonitor saja. Kita juga akan keberatan kalau mereka main masuk-masukin kita,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember, Prima Idwan Mariza, saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu (16/5) petang.