Merdeka.com - Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, pihaknya belum menerbitkan surat perintah penahanan terhadap mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Sejauh ini, proses hukum baru sampai pada penetapan tersangka dan surat penangkapan.

"Untuk penetapan tanggal 20 April 2021 kemudian surat perintah penangkapan tanggal 27," katanya kepada wartawan, Kamis (29/4).

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, penangkapan kasus-kasus terorisme diatur di dalam pasal 28 ayat 1 yakni penangkapan berlaku selama 14 hari terhadap orang yang diduga melakukan tindakan aksi terorisme. Kemudian pada ayat 2, apabila dibutuhkan maka akan dilakukan penambahan selama 7 hari.

"Artinya penyidik Densus 88 memiliki tenggat waktu 21 hari untuk melakukan proses pendalaman. Kemudian kami sampaikan dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah pasal 14 juncto pasal 7 dan atau pasal 15 juncto pasal 7 UU Nomor 5 tahun 2018," jelasnya.

Untuk surat perintah penangkapan dan pemberitahuan penangkapan, lanjut Ahmad, telah disampaikan, diterima, serta ditandatangani istri Munarman.

"Terkait dengan surat perintah penahanan, kami tegaskan penyidik densus belum mengeluarkan surat perintah penahanan. Karena yang bersangkutan masih dalam proses penangkapan," tutupnya.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com