Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama saat ini masih mengkaji kemungkinan memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan ISIS. Ada sekitar 600 orang yang rencananya akan dipulangkan.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan ada sejumlah masukan dari berbagai pihak. Dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) misalnya, menggarisbawahi pentingnya upaya pembinaan jika eks ISIS ini akan dipulangkan.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menko Polhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," katanya seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Agama, Senin (3/2).

Rencana pemulangan WNI eks ISIS pun menuai polemik. Beberapa pihak secara menolak rencana tersebut. Berikut ulasannya:

Jokowi Tak Setuju Ratusan WNI Eks ISIS

Penolakan datang dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS pulang ke tanah air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. Tetapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah harus menghitung plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait.

Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS. "Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail," jelas dia.

Khawatir Eks ISIS Pulang ke Tanah Air Jadi Virus Baru

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah belum memutuskan apakah akan memulangkan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke tanah air. Pemerintah, kata dia, masih mempertimbangkan manfaat dan kerugian apabila mereka dipulangkan ke Indonesia.

"Mulai dari mudaratnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru di sini. Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut dia, apabila ratusan WNI eks ISIS itu pulang ke Indonesia, mereka harus terlebih dahulu mengikuti program deradikalisasi. Mahfud khawatir mereka akan kembali lagi menjadi teroris jika dikucilkan oleh masyarakat.

"Kalau nanti habis deradikalisasi diterjunkan ke masyarakat nanti bisa kambuh lagi, kenapa? Karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan," katanya.

MenPAN-RB: Tak Perlu Memulangkan WNI yang Menjadi ISIS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo juga tak setuju dengan wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) mantan kombatan ISIS ke Tanah Air.

"Untuk melindungi Indonesia dan seluruh warganya, menurut saya tak perlu memulangkan WNI yang sudah meninggalkan WNI-nya menjadi ISIS," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (9/2).

Dia berpandangan, lebih baik pemerintah saat ini fokus kepada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri. Dibandingkan dengan membahas pro dan kontra pemulangan WNI eks ISIS.

"Masih banyak masalah yang harus diselesaikan di dalam negeri Indonesia," ujarnya.

Ketua DPR Sebut Harus Hati-hati dalam Memulangkan WNI Eks ISIS

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah harus mengambil langkah hati-hati dalam memulangkan WNI eks ISIS. Dia menyoroti apakah para WNI ini masih memiliki paspor Indonesia atau tidak dan apa motif para pengikut ISIS ini meninggalkan NKRI.

"Apakah kemudian 600 orang Indonesia ini memang masih memiliki paspor, apakah mereka secara sukarela meninggalkan paspor Indonesia untuk kemudian pergi ke satu negara untuk kemudian menjadi ISIS, itu yang pertama yang harus kita lakukan dan cermati," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Puan juga mempertanyakan, apakah para eks ISIS ini betul-betul ingin kembali sebagai warga Indonesia. Hal itu harus dijawab sebelum pemerintah memulangkan mereka.

"Kemudian apakah masih ada keinginan dari mereka untuk kembali ke Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia? Jadi jangan terburu-buru, kita lihat dulu seperti apa, situasinya dan kondisinya di sana, apakah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara indonesia?" kata Ketua DPP PDIP itu.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah langsung buru-buru memberikan keputusan memulangkan sekurangnya 600 mantan pengikut ISIS.

"Kalau dirinya saja sudah tidak mau menjadi warga negara indonesia, tentu saja pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang lebih cermat dan lebih antisipatif untuk bisa memulangkan mereka. Jadi jangan terburu-buru," ujarnya.

Khawatir Pemulangan WNI Mantan ISIS Bikin Buruk Ekonomi RI

Pemerintah diminta ekstra hati-hati menyikapi dan memutuskan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

Sebab, bagi pelaku usaha, mendengar ISIS identik dengan bom dan kekerasan. Di satu sisi, dunia usaha dan investor butuh jaminan kenyamanan dan keamanan.

"Akan sia-sia semua program Omnibus law cipta lapangan kerja jika wacana pemulangan eks ISIS ini terus bergulir," Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, di Jakarta, Sabtu (8/2).

Ketegasan pemerintah diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dan kepastian keamanan bagi investor. Jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan maka resiko yang harus ditanggung sangatlah besar. Pelaku usaha akan mengalami ketakutan dan trauma sekaligus investor akan ragu masuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Harapan kami dari pelaku usaha agar pemerintah jangan berlama lama mengambil kebijakan (pemulangan WNI eks ISIS) yang pasti, sehingga isu ini jangan dibiarkan terus bergulir apalagi pro kontra yang mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan investor untuk masuk semakin tinggi," tandasnya.

Demokrat Dukung Rencana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS

Ada beberapa pihak yang juga mendukung rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Salah satunya Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mendukung langkah tersebut.

"Sebagai sebuah 'state' maka siapa pun yang masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia itu wajib diterima di Tanah Air ini," katanya kepada merdeka.com, Rabu (5/1).

Meski mendukung, Hinca memberi catatan khusus bagi pemerintah jika ingin memulangkan WNI eks simpatisan ISIS. Pertama, intelijen harus mampu melakukan threat assesment pada setiap WNI yang kembali. Ini guna mengukur tingkat radikal dari setiap WNI eks kombatan ISIS itu.

Kedua, pemerintah harus mengadakan kegiatan kontra-terorisme bagi WNI eks simpatisan ISIS. Salah satu isi kegiatan yakni WNI eks pengikut ISIS membuat video-video pendek berisi alasan mengapa mereka akhirnya memilih pulang.

"Mengapa video? Sederhana alasan saya. Dalam melakukan rekrutmen, kelompok teroris sering memakai sarana media sosial dalam bentuk video propaganda. Ingat, kejahatan terorisme saat ini tidak dimulai langsung dengan weapon system tapi pemerintah harus berpikir juga untuk membuat kontra-terorisme berbasis cyber warfare sebagai langkah preventif," jelasnya.

Fadli Zon Sebut Pemerintah Wajib Pulangkan WNI Eks ISIS

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban melindungi setiap warganya, termasuk WNI eks simpatisan ISIS. Ini terkait rencana pemerintah memulangkan 600 WNI mantan pengikut ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia.

"Pemerintah punya kewajiban lindungi tiap warga negara. Kalau mereka ibaratnya tersesat karena doktrin tertentu seperti ISIS, ya harus dikembalikan karena mereka jadi korban propaganda ISIS," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/1).

Menurutnya, pemerintah harus memfasilitasi WNI eks anggota ISIS yang ingin kembali ke Indonesia. Pemerintah tidak boleh mengabaikan apalagi menyudutkan WNI tersebut. Meski demikian, pemerintah diminta mempersiapkan secara matang prosedur pemulangan WNI eks simpatisan ISIS.

"Tentu ada protokol yang harus dijalani, semacam interogasi. Mereka harus dilihat apa yang terjadi, kronologi seperti apa, dibriefing kembali sebagai warga negara," ujarnya.

Komnas HAM: Sepanjang Masih WNI, Indonesia Tanggung Jawab

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai WNI eks ISIS masih menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Sehingga pemerintah wajib untuk mengurus warganya.

"Sepanjang dia masih dalam kategori WNI. Maka Indonesia harus mengurusnya, tanggung jawab," kata Taufan, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).