Merdeka.com - Keberadaan TNI dan Polri di Kabupaten Nduga, Papua jadi sorotan. Bupati Nduga, Yairus Gwijangge sampai mengadu ke pimpinan DPR.

"Sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI Polri non organik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana," kata Yairus.

Terkait aduan Bupati Nduga Yairus ke DPR yang menginginkan TNI dan Polri ditarik dari wilayahnya, menuai banyak komentar mulai dari aparat Polri sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mungkinkah TNI dan Polri ditarik dari Nduga? Berikut ini awal mula polemik penarikan aparat TNI/Polri dari Nduga, Papua:

Warga Sampai Mengungsi

Bupati Nduga, Yairus Gwijangge pada, Senin (5/8) lalu menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Yairus meminta DPR menyampaikan pada Presiden Jokowi agar menarik anggota TNI dan Polri di Nduga, Papua. Anggota TNI/Polri berada di sana untuk mengamankan proyek pembangunan infrastruktur.

Yairus mengatakan selama ini masyarakatnya tak tenang hidup di antara anggota TNI dan Polri. Bahkan beberapa dari masyarakat di kawasan tersebut sudah mengungsi.

"Masyarakat Nduga itu hidup tidak tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga. Dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan," ungkap Yairus.

Masyarakat Banyak yang Trauma

Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Wijangge mengungkapkan masyarakat Nduga banyak yang masih trauma terhadap tragedi gerakan separatis di tahun 1996. Sehingga dia minta TNI dan Polri segera ditarik ke markasnya.

"Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang. Sehingga persoalan ini dalam waktu singkat ini mau diselesaikan sangat susah," kata Namia.

Menurutnya, anggota TNI/Polri justru sebenarnya tidak berjaga di pembangunan infrastruktur. Tetapi malah masuk ke perkampungan.

"Anggota TNI Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana," ucapnya.

Dia menegaskan, masyarakat Kabupaten Nduga tidak menolak pembangunan infrastruktur. Namun kenyataannya justru pembangunan jembatan maupun jalannya belum terlaksana.

Polri Tetap Pertahankan Personel di Nduga

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menanggapi keluhan Bupati Nduga Yairus Gwijangge yang meminta TNI/Polri menarik personel dari wilayahnya demi kepentingan masyarakat. Dedi menegaskan Polri tidak akan menarik anggota kepolisian dari Nduga, Papua.

"Keberadaan TNI Polri tidak dikurangi, tetap akan dipertahankan dalam rangka menjamin keamanan di Nduga. Demikian juga untuk menjamin kelancaran pembangunan Trans Papua," tutur Dedi.

Menurut Dedi justru masyarakat butuh keberadaan TNI Polri di sekitarnya. Khususnya demi memberikan perlindungan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Yang justru melakukan penyerangan itu dari kelompok KKB. Yang mengancam, melakukan teror ke masyarakat setempat. Oleh karenanya, demi keamanan masyarakat setempat, TNI Polri melokalisir warga dan juga melakukan pengamanan agar KKB tidak turun ke perkampungan, ke distrik-distrik melakukan pencurian, pemerkosaan, maupun tindak pidana lainnya," jelas Dedi.

Komentar Wapres JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan keluhan Bupati Nduga Yairus Gwijangge di Gedung DPR yang meminta pihak TNI dan Polri menarik personel dari wilayahnya demi kepentingan masyarakat. Menurut JK pihak keamanan akan ditarik jika situasi di sana sudah aman dan tidak ada pihak OPM lagi yang mengganggu masyarakat.

"Yang menakuti masyarakat tentara atau pihak OPM apa kelompok bersenjata? Nah itu. Yang mengganggu masyarakat bukan tentara kan? yang menembak (separatis) selama ini menjaga masyarakat kan tentara. Tentara hanya membalas," kata JK.

Menurut JK pendekatan yang dilakukan tentara harus sesuai dengan situasi di sana. Jika tentara melakukan pengamanan ketat lantaran para kelompok kriminal tersebut melakukan tindakan yang dapat mengancam masyarakat.

"Ya kita juga harus lihat situasi yang ada. Ada sebab ada akibat. Sebab akibat apakah tentara yang menyebabkan sebabnya atau pihak kelompok kriminal itu yang menjadi sebab," ungkap JK.