Polemik Surah Al Maidah, Ahok minta waktu klarifikasi ke Bareskrim
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta izin dari rapat pimpinan bersama SKPD di Balai Kota DKI Jakarta. Dia mengatakan harus ke Bareskrim Mabes Polri.
"Saya tidak bisa lama-lama pimpin rapat, karena akan ke Bareskrim," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/10).
Rupanya, Ahok tidak langsung ke Bareskrim. Dia mampir sebentar ke Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo. Hanya beberapa menit Ahok berada di Istana, kemudian dia kembali pergi buru-buru.
Ahok yang keluar lewat pintu samping tak mau ditanyai wartawan. Dia langsung ke mobil dan tancap gas.
Setibanya di Bareskrim Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahok mengaku kedatangannya terkait kasus dugaan penistaan agama Surah Al Maidah.
Dia sempat menjelaskan kedatangannya ke Istana Negara untuk meminta izin pada Presiden Jokowi.
"Ke Istana permisi, kan Rabu sudah serah terima ke Kemendagri," kata Ahok.
Dihubungi terpisah, Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Andrianto, mengatakan, kedatangan Ahok untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait jadwal pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama.
"Kayaknya mau datang sendiri dia, berkoordinasi dengan penyidik. Dia mohon waktu untuk diperiksa," katanya.
Dikatakan Agus, kedatangan Ahok ke Bareskrim bukan berdasarkan surat panggilan. Menurut dia, Ahok yang meminta untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut.
"Dia yang minta untuk diklarifikasi," tandas Agus.
Bareskrim Polri belum memutuskan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penistaan agama. Padahal, sejumlah saksi termasuk staf Ahok sudah diperiksa untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
"Belum dijadwalkan, tapi penyidik akan menyampaikan (dipanggil apa tidaknya Ahok)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/10).
Boy menjelaskan sejauh ini penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah memeriksa sembilan saksi, termasuk penyebar video Ahok ke media sosial. Selain kesembilan saksi, penyidik juga sudah mendatangi masyarakat Kepulauan Seribu untuk dimintai keterangan soal pernyataan Ahok saat melakukan kunjungan.
"Pemeriksaan saksi ada sembilan termasuk pembuat video juga dari masyarakat di Kepulauan Seribu," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaProfil Lengkap Ahok, Komut Pertamina yang Mundur dari Jabatan karena Dukung Ganjar-Mahfud
Surat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank
Hal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAhok Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ini Respons Anies
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaMahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada
Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca Selengkapnya