Merdeka.com - Polda Metro Jaya tahun ini akan membangun rumah susun untuk anggotanya di kawasan Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun sejumlah warga yang tinggal sejak lama di lahan seluas 1,5 hektar itu menolak dipindahkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, sebelumnya Polda telah memberi somasi untuk warga untuk meninggalkan tanah tersebut. Pihaknya juga telah memegang sertifikat sah yang telah dimenangkan saat sidang perdata.

"Kalau tanah itu misalnya milik Polda Metro Jaya, kalau kita mau minta boleh enggak? Boleh, kan milik Polda Metro Jaya sudah digugat sidang perdata yang memegang sertifikat yang sah," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

"Yang penting kita punya sertifikat sah untuk tanah itu, dan kita kasih somasi untuk mereka," tambahnya.

Polisi sendiri melayangkan surat somasi untuk warga setempat pada 11 Oktober 2016, 28 Oktober 2016, dan 23 Desember 2017. Setelah melakukan somasi, polisi memasang spanduk yang meminta warga segera mengosongkan daerah tersebut.

Argo mengatakan kasus lahan itu sudah disidang perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terlebih, bila ada pengusaha yang merasa memiliki lahan di sana, Argo menginstruksikan untuk mengkroscek apakah pengusaha tersebut membayar pajak bangunan atau tidak.

"Jadi gini, kan sudah ada sidang perdata sudah disidang dilakukan di pengadilan dari keputusannya sertifikat hak milik, atau sertifikat Polda Metro Jaya itu sah di sana. Misalnya juga pengusaha-pengusaha di sana 8 orang itu, misalnya tinggal di sana apakah dia bayar pajak? Sudah berapa tahun di situ? Keuntungannya berapa? Kan gitu," terang Argo.

Argo bercerita, bahwa dulu area Kapuk Poglar diperuntukkan sebagai lahan garapan warga namun bukan untuk tempat tinggal.

"Iya dulu kan suruh garap daripada kosong kan gitu, kemudian tanah itu kan dari yang garap dikasihkan ke orang lain kan di situ. Sekarang sertifikat itu namanya sertifikat sah toh, dia mempunyai surat garapan saja," ujarnya.

Rencana pembangunan rumah susun dua tower itu dilaksanakan 8 Februari nanti dan diperuntukkan bagi anggota Polda Metro Jaya. Mabes Polri juga telah menyiapkan dana untuk membangun rusun tersebut.

"Anggota Polda kan banyak yang belum mempunyai rumah, banyak yang kontrak, banyak yang punya keluarga. Akan kita buat rumah susun di sana untuk anggota Polda. Kan kasian itu ke sana kemari rumahnya jauh pulang malam kecapekan," papar Argo.

Dengan hal itu, Jumat (26/1) pagi tadi puluhan warga Kapuk Poglar, Jakarta Barat RT 07 RW 04 menyambangi Balai Kota DKI Jakarta Pusat dan mengadu kepada Gubernur Anies Baswedan untuk mencari solusi dari konflik lahan tempat tinggal mereka dengan Polda Metro Jaya.