Polda Metro belum terima surat izin demo terkait sidang Ahok

Merdeka.com - Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama direncanakan akan digelar pada Selasa (13/12). Meski begitu, Ketua Pengadilan Jakarta Utara maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum menentukan lokasi persidangan.

Meski demikian, aparat kepolisian menyarankan agar proses peradilan tak dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang kini sedang menempati gedung pengadilan di Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan, meski agenda sidang sudah terjadwal, namun aparat kepolisian belum menerima surat izin dari ormas tertentu untuk menggelar demo di lokasi persidangan.

"Dasarnya kan surat izin pemberitahuan, kalau ada acara itu kita amankan," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/12).

Meskipun belum ada satupun pihak yang mengajukan izin untuk menggelar demo, Argo memastikan aparat kepolisian tetap mengamankan proses persidangan. Penjagaan juga dilakukan di titik-titik rawan.

"Personel yang penting cukup untuk mengamankan itu. Pokoknya semua titik rawan kita jaga semua," lanjutnya.

Sementara itu, Arga mengungkapkan Gedung Pengadilan di Jalan Gajah Mada merupakan salah satu opsi tempat persidangan kasus dugaan penistaan Agama. Hanya saja, pelaksana persidangan tetap dipegang Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"(Tetap) PN Jakarta Utara, tapi lokasi PN Jakarta Pusat di Gajah Mada. Sementara di sanakan hanya pembukaan awal di sana, selanjutnya belum tahu," imbuhnya.

Senada, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku sudah bertemu dengan Kapolres Jakarta Utara dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hasilnya, persidangan digelar di bekas gedung PN Jakarta Pusat.

"Sidang pertama di Gajah Mada ya, kemarin saya sudah bicara dengan Kapolres dan Ketua Pengadilan Jakut. Tapi di mana pun tempatnya, kami siap mengamankan," ujarnya di Ancol Beach City, Mall Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/12).

Sementara untuk sidang Ahok selanjutnya, sempat muncul opsi di kawasan Cibubur. Namun Iriawan menegaskan belum ada keputusan soal itu. "Belum ada keputusan di Cibubur," katanya.