Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PNS Pemkot Yogyakarta diminta netral saat pilpres

PNS Pemkot Yogyakarta diminta netral saat pilpres Simulasi pengamanan Pemilu. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti meminta, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta bersikap netral selama Pemilu presiden (pilpres) 2014 dengan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

"Seluruh jajaran PNS, diminta memiliki komitmen yang tinggi dan dewasa untuk bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun tetap menyalurkan hak pilihnya," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/6).

Menurut Haryadi, para PNS perlu memiliki sikap netral saat Pemilu Presiden 2014 karena tugas utama pegawai adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jangan sampai karena memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, tugas pelayanan menjadi terganggu," katanya, dan dia mengaku juga memilih untuk tidak masuk menjadi tim pemenangan atau tim sukses salah satu capres-cawapres.

Netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Selain meminta pegawai negeri sipil untuk menjaga netralitas, Haryadi juga meminta lingkungan kantor pemerintah, baik Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan kantor pemerintah di wilayah bebas dari segala bentuk alat peraga atau atribut kampanye.

"Saat ini, peraturan wali kota untuk aturan pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Presiden masih dibahas. Selama peraturan wali kota yang baru belum ditetapkan, peraturan lama masih tetap berlaku," kata Haryadi.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Agus Triyatno mengatakan, salah satu kerawanan yang perlu diantisipasi pada tahapan pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden 2014 adalah keterlibatan pegawai negeri sipil.

"Kerawanan tersebut perlu diantisipasi, misalnya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kampanye atau penggunaan fasilitas negara untuk kampanye karena banyak kepala daerah yang juga terlibat dalam tim sukses kampanye calon presiden dan wakil presiden," kata Agus.

Agus mengatakan, pegawai negeri sipil yang terlibat kampanye akan lebih mudah dijerat hukum karena pembuktiannya lebih mudah bila dibanding pembuktian pelanggaran pemilu lainnya seperti praktik politik uang.

Pemilu Presiden 2014 diikuti dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Netralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai

Netralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang

Penjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang

Tidak seharusnya perekrutan PNS dikaitkan dengan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral

Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral

Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.

Baca Selengkapnya
Nama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana

Nama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana

Nama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ketua MA Ingatkan Warga Peradilan Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Ketua MA Ingatkan Warga Peradilan Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Syarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya