Merdeka.com - Pada 18 September lalu, salah seorang PNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi terjaring OTT jajaran Polda Metro Jaya. Tersangka AH diduga meminta sejumlah uang ke pemohon perizinan perumahan untuk memuluskan keluarnya izin.

Pada saat tertangkap tangan, disita uang tunai sebesar Rp 34 juta. Namun menurut Kepala Unit II Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Ardi Rahananto, saat AH meminta sejumlah uang kepada korban, ia membawa catatan rinci permintaan sejumlah uang yaitu Rp 280 juta.

Uang Rp 280 juta itu dirincikan untuk pengurusan 16 perizinan di 10 dinas. "Didetailkan dengan angka-angkanya. Totalnya Rp 280 juta," jelasnya saat rilis barang bukti dan tersangka di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (27/9) siang.

Saat pemohon izin telah menerima berkas perizinan dari tersangka, AH kemudian mengeluarkan tanda terima. Seharusnya sesuai prosedur penyerahan tanda terima berlangsung di Kantor Dinas PMPTSP. "Tapi ini dilakukan di luar kantor," kata Ardi.

Sebelum AH ditangkap, polisi menerima laporan ada seorang pengusaha yang akan mengurus perizinan perumahan akan mendaftar di jalur resmi lewat loket. "Tapi saat di loket diarahkan untuk menghubungi seseorang yang bernama AH ini," terangnya.

Tersangka dan pemohon izin ini kemudian beberapa kali bertemu dan AH meminta sejumlah uang untuk pengurusan perizinan tersebut.

"Atas dasar itu pemohon melaporkan ke kami dan kami meluaskan tindakan pada saat serah terima uang tersebut yaitu pada tanggal 18 September 2017 di halaman Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi," jelasnya.

Atas aksinya itu AH dijerat Pasal 12E dengan ancaman hukuman empat hingga 20 tahun penjara.