Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua permohonan yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus cessie Bank Bali yang melibatkan Tanri Abeng. Hakim Iswahyu Widodo menolak semua petitum lantaran pihak pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan Tanri Abeng sebagai tersangka.

"Praperadilan kita ditolak semua. Hakim bilang pihak pemohon belum bisa memberikan bukti yang cukup terkait ketersangkaan Tanri Abeng," kata salah satu kuasa hukum MAKI, Husein Bafaddal di PN Jaksel, Selasa (12/4).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pada sidang sebelumnya, jaksa mengatakan Tanri Abeng tidak terbukti terlibat kasus korupsi sebesar Rp 904 miliar. Dari pernyataan tersebut, Husein menilai ada kejanggalan pada kasus tersbut. Jika benar Tanri Abeng memang tidak terlibat dalam kasus tersebut, mengapa tidak dikeluarkan SP2 dan SP3 dari kejaksaan.

Dalam kasus ini, Tanri Abeng menjadi tersangka bersama Syahril Sabirin, Djoko Tjandra, Pande Lubis dan beberapa tersangka lainnya. Dua tersangka tersebut, yakni Syahril dan Pande telah divonis bersalah dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta Jaksa sudah mengeksekusinya.

Sementara putrusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No: 12PK/PID.SUS/2009 terhadap Syahril Sabirin masing-masing divonis bersalah dan keduanya dihukum selama 2 tahun penjara serta memebayar denda Rp 15 Juta. Sementara uang yang ada di Bank Bali senilai Rp 546,16 miliar menjadi uang negara. Sedangkan tersangka lainnya Pande N Lubis pada tingkat kasasi divonis 4 tahun penjara.

LSM MAKI sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan dengan sasaran Kejaksaan Agung terkait status tersangka mantan Menteri Negera BUMN Tanri Abeng, dalam kasus Cessie Bank Bali. MAKI melihat hingga kini penetapan tersangka belum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Agung juga tidak pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut.

"Termohon tidak melanjutkan penyidikan atas perkara a quo, di mana hal tersebut merupakan bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum. Termohon tidak pernah mengeluarkan SP3 a.n. Tanri Abeng,mengakibatkan pemeriksaan perkara berjalan di tempat alias tidak ada perkembangan yang berarti dan perkara tersebut tidak dilimpahkan ke JPU sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Jelas perbuatan dari termohon tergolong bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum," demikian kutipan dari salinan permohonan MAKI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.