PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Soal Pengadaan Lahan Era Ahok

Selasa, 9 Maret 2021 18:52 Reporter : Bachtiarudin Alam
PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Soal Pengadaan Lahan Era Ahok ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Hakim Tunggal Fauziah Hanum memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai mangkrak.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (9/3). Dalam putusannya, hakim menilai kalau dalil yang dilayangkan MAKI selaku pemohon terkait pemberhentian perkara secara diam-diam tidak bisa dibuktikan. Lantaran tidak ada bukti surat penghentian yang menjadi objek hukum.

"Menimbang bahwa sepanjang surat penghentian penyidikan belum terbit maka secara hukum permohonan praperadilan belum ada objek hukumnya. Dengan kata lain praperadilan tidak mengenal adanya penghentian penyidikan secara materil atau diam diam," tambahnya.

"Menimbang sebagaimana dari pertimbangan di atas maka eksepsi yang diajukan termohon satu (Kapolda Metro Jaya), yang menyatakan bahwa objek permohonan praperadilan yang diajukan pemohon bukanlah objek materi praperdilan sebagaimana diatur KUHP maupun UU tindak pidana korupsi," lanjut Fauziah.

Terlebih, dia menerangkan, permohonan yang diajukan MAKI terkait kasus korupsi lahan mangkrak dinilai berada di luar lingkup kewenangan pasal 77 KUHP. Sehingga eksepsi atau keberatan dari termohon satu harus dikabulkan.

"Menimbang eksepsi termohon satu (Kapolda Metro Jaya) dikabulkan maka eksepsi lain dari termohon dua (Kejati DKI Jakarta), tiga (Kompolnas), dan empat (KPK) tidak akan di timbang," jelasnya.

Oleh karena itu, Fauziah memutuskan, untuk mengabulkan keberatan yang diajukan oleh termohon I, terhadap gugatan penghentian penyidikan secara diam-diam atas dugaan korupsi lahan di Cengkareng.

"Mengadili dalam eksepsi mengabulkan permohonan termohon 1 praperadilan mengenai penghentian penyidikan secara diam diam tidak termasuk kewenangan praperadilan," tutur hakim.

Sidang Putusan Gugatan Prapedilan MAKI

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang praperadilan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada Selasa (9/3). Dengan agenda sidang pembacaan putusan.

"Agenda sidang pembacaan Putusan Praperadilan mangkraknya penanganan dugaan korupsi pengadaan lahan Cengkareng era Gubernur Ahok," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keteranganya.

Gugatan tersebut telah dilayangkan MAKI terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta era Ahok yang dinilai mangkrak.

Ditunjukan kepada empat termohon, Kapolda Metro Jaya sebagai termohon I, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta termohon II, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) termohon III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termohon IV.

"Gugatan diajukan MAKI lawan Kapolda Metro Jaya, Kajati DKI, Kompolnas dan KPK. Kabar gembira kasus ini terdapat informasi akan diambil alih KPK," sebutnya.

Boyamin menyebut gugatan ini telah dilayangkan empat kali dan akan terus dilayangkan apabila kasus lahan Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta era Ahok masih mangkrak.

"Gugatan ini sudah diajukan empat kali, dan akan terus diajukan jika masih mangkrak," tutupnya. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini