Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika disebut turut mengetahui adanya patungan oleh unit kerja I Kemendes terhadap dua mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hal ini terungkap dalam sidang kasus suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap Kemendes PDTT di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.

Awalnya, Jaksa penuntut umum KPK, Takdir Suhan mengonfirmasi keterangan Sekretaris Direktorat Jenderal Kemendes PDTT, Muklis, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam BAP tersebut dijelaskan pada pertemuan yang dilakukan sekitar akhir April 2017, ada sebuah pertemuan yang membahas tentang patungan untuk dua auditor tersebut.

Usai pertemuan, Muklis menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Ahmad Erani Yustika. Saat itu Erani menjabat sebagai Dirjen PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa).

"Ya benar setelah rapat tersebut saya melaporkan secara lisan kepada Dirjen PPMD saudara Ahmad Erani Yustika tentanv perintah untuk mengumpulkan sejumlah uang tersebut. Pada saat itu saya bertemu di lobi kantor saat saudara Ahmad Erani Yustika akan keluar kantor. Benar keterangannya seperti ini," ucap Jaksa Takdir saat membacakan BAP milik Erani, Senin (23/10).

"Betul," ujar singkat Muklis.

"Lalu apa tanggapan Dirjen PPMD?" Cecar jaksa lagi.

"Diam saja terus bilang ya sudahlah sambil berjalan masuk ke mobilnya," ujar Muklis.

Erani sendiri saat ini menggantikan posisi Sugito selaku Irjen Kemendes PDTT. Usai penangkapan Sugito, Menteri Desa, Eko Putro Sanjoyo menunjuk Erani mengisi kekosongan jabatan sebagai Irjen Kemendes PDTT.

Seperti diketahui, Ali Sadli didakwa menerima suap sebesar Rp 40 juta dari Kemendes PDTT melalui mantan Irjen Kemendes PDTT; Sugito dan kepala bagian TU; Jarot Budi Prabowo. Penerimaan suap diduga sebagai pengaruh opini WTP yang diberikan BPK terhadap Kemendes PDTT.

Atas perbuatannya itu, Ali Sadli didakwa dengan pasal 12 ayat 1 huruf a undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Ali, auditor utama BPK-RI; Rochmadi juga didakwa dengan dakwaan yang sama dengan Ali. Hanya saja, Rochmadi mengajukan nota eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK.