Plt Gubernur Sulsel Sebut ASN Terima Bansos Pegawai Baru

Kamis, 25 November 2021 22:14 Reporter : Ihwan Fajar
Plt Gubernur Sulsel Sebut ASN Terima Bansos Pegawai Baru Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. ©2021 Merdeka.com/Ihwan Fajar

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengungkapkan, berdasarkan verifikasi sementara, ASN yang menerima bantuan sosial dari Kemensos merupakan pegawai baru. Hingga kini, pemprov masih melakukan verifikasi data Kemensos yang menyebut ada seribu ASN yang menerima bansos.

"Ada, datanya baru masuk dan tentu masih diverifikasi. Dia ASN karena baru masuk terdata, update data," ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/11).

Andi Sudirman mengaku ASN penerima bansos berasal dari kabupaten dan kota di Sulsel. Sebab, pendataan program keluarga sejahtera dilakukan dari kabupaten dan kota.

"Bahkan kontrolnya juga untuk perubahan data semuanya di kabupaten dan kota. Tetapi kami perlu sampaikan saja ini bukan persoalan kota dan kabupaten tapi ini persoalannya memastikan update data sebenarnya," tuturnya.

Dia menegaskan persoalan ASN terima bansos bukan masalah inti. Tetapi pendataan ulang atau update data penerima harus tepat sasaran.

"Bukan persoalan masalah dia ASN atau bukan saja, tapi persoalan bagaimana BPKS itu terupdate tepat sasaran," tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel untuk melakukan kroscek tentang adanya data seribu Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Jon Rende Mangontang mengatakan apa yang disampaikan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini tentang 31 ribu ASN di Indonesia menerima bansos ternyata ada di Sulsel. Ia bahkan mengungkapkan ada seribu lebih ASN di Sulsel yang menerima bansos.

"Sehingga kita DPRD Sulsel menyuruh Dinsos untuk kroscek. Karena apapun alasannya, kalau ini dibiarkan bisa bermasalah," ujarnya kepada wartawan di DPRD Sulsel, Rabu (24/11).

Jon mengatakan ada dua kemungkinan ASN di Sulsel bisa masuk dalam data penerima bansos. Kemungkinan pertama, kata dia, pada saat sebelum menjadi ASN dimasukkan sebagai penerima bansos.

"Pertama, kita jangan langsung negative thinking, bahwa mungkin pada saat itu dia masih belum ASN dan masuk kategori harus dapat PKH (Program Keluarga Harapan). Tapi setelah dia menjadi ASN data tersebut tidak dimutakhirkan." kata dia.

Kedua, kata politisi Golkar ini, kemungkinan adanya permainan saat dilakukan pendataan. Akibatnya ASN yang seharusnya tidak masuk penerima bansos, tetapi menerima.

"Makanya kita mendesak Kepala Dinsos Sulsel untuk segera minta data kepada balai sosial supaya memberikan data itu. Karena tidak mungkin ibu menteri mengatakan itu kalau balai tidak mempunyai datanya," tegasnya.

Jon menambahkan dari data tersebut, nanti akan terungkap ASN di mana saja yang menerima bansos. Hal tersebut juga sebagai pembaharuan data penerima bansos di Sulsel.

"Kalau memang ada ASN yang terima bansos ya harus dikembalikan. Terus Dinsos harus melakukan perbaikan dan pembaharuan," ucapnya.

Sementara Kepala Dinsos Sulsel Irawan Bintang tak menampik pihaknya menemukan ada seribuan ASN di Sulsel yang mendapatkan PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial (Kemensos). Meski demikian, pihaknya akan melakukan kroscek ulang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel soal temuan data tersebut.

"Kita akan cek bersama BKD. Karena sistem di BKD sekarang canggih, misalnya pegawai A mempunyai NIK-nya ini, keluarganya ini, instansi atau dinas di mana maka kita bisa dapat," ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel.

Irawan mengatakan jika hasil kroscek data tersebut benar, maka pihaknya meminta kepada ASN tersebut untuk melakukan pengembalian. Terkait sanksi, pihaknya belum mau terlalu jauh.

"Bisa saja sanksinya pengembalian (bansos) atau bagaimana. Jadi kami akan koordinasi dengan BKD terkait itu (sanksi)," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," ujar Risma saat konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11).

Risma menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.

Bahkan dia menyebut bahwa profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.

"Data itu kita sampaikan ke BKN, kita scanning data kependudukan, 'tolong dicek apa ini PNS atau bukan? ternyata betul (ASN)," kata Risma. [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini