Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS: Umat Islam harus terdepan pertahankan NKRI

PKS: Umat Islam harus terdepan pertahankan NKRI Kampanye PKS. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Sejumlah negara muslim di kawasan Timur Tengah saat ini dilanda konflik politik dan ancaman disintegrasi. Ada kekuatan yang sengaja menciptakan suasana konflik di di Timur Tengah. Kondisi serupa bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman disintegrasi.

"Umat Islam harus mempertahankan dan memperjuangkan NKRI. Jangan ada peluang sedikitpun dari pihak lain untuk memecah belah Indonesia," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin dalam keterangan pers yang diterima redaksi merdeka.com, Senin (12/1).

Lebih lanjut menurut politisi PKS ini, sebelum merdeka Indonesia adalah wilayah besar kepulauan yang disatukan oleh faktor geografis dan sejarah bernama nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam pernah berjaya di wilayah ini. Para raja dan sultan Islam itu lalu menyerahkan kekuasaannya demi tercapai kemerdekaan dan terbentuknya negara Indonesia.

Zainuddin lalu menuturkan ancaman disintegrasi biasanya bermula dari wilayah pinggiran, paling timur atau paling barat. Karena infiltrasi asing lebih mudah masuk melalui pinggiran. Namun sayangnya, lanjut dia, masih banyak umat Islam yang tidak memiliki pemahaman kebangsaan yang baik.

"Umat Islam masih banyak yang awam tentang kebangsaan. Masyarakat masih mudah dipecah belah, dijauhkan dengan pemahaman kalau Islam itu tidak mengurusi bangsa. Padahal Islam juga mengatur soal kebangsaan," jelasnya.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
BPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan

BPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan

Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Pemilu Berjalan Aman Meski Ada Dinamika &  Riak-riak Kecil

Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Pemilu Berjalan Aman Meski Ada Dinamika & Riak-riak Kecil

"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya