Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti rencana uji coba aplikasi PeduliLindungi di pasar. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan solusi bagi pedagang atau pengunjung pasar yang tidak mempunyai ponsel pintar.

"Pemerintah harus mencarikan solusi bagi pedagang maupun pengunjung yang belum mengakses ponsel pintar mengingat sampai saat ini tidak semua pedagang maupun pengunjung pasar yang menggunakan ponsel pintar," katanya lewat pesan singkat, Selasa (27/9).

Menurut Netty, kegiatan di mal dan pasar rakyat memiliki kemiripan. Ada pertemuan antara pedagang dan pengunjung, proses tawar menawar, transaksi jual beli, dan kerumunan orang yang sama-sama di temukan di mal dan pasar.

"Seharusnya sejak awal pemerintah mengantisipasi hal ini, aneh rasanya jika mal diwajibkan pakai aplikasi PeduliLindungi sementara pasar rakyat tidak," ujar politisi PKS ini.

Selain itu, kata dia, tentang persyaratan sertifikat vaksin perlu ada pengecualian bagi masyarakat untuk bisa menunjukkan hard copy untuk masuk mal maupun pasar. Dia bilang, penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat tracking juga masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki.

"Nah persoalan-persoalan ini yang menurut saya harus dijawab oleh pemerintah. Jadi jangan hanya buat kebijakan yang menyisakan masalah baru," katanya.

Senada, Rahmad Handoyo mengatakan uji coba aplikasi PeduliLindungi di pasar akan menemui kendala. Salah satunya, baik penjual maupun pembeli kelas bawah yang tak memiliki ponsel pintar.

"Kalau ada kendalanya smartphone atau enggak yang penting ada solusi, tidak kaku, paling tidak ada jalan keluarnya, ketika pedagang kecil atau pasar rakyat yang masuk hp, kemudian tidak pake PeduliLindungi itu pemerintah pasti mencarikan solusi, karena masih 100 juta rakyat kita belum menggunakan smartphone berdasarkan yang dirilis beberapa lembaga internasional," ujar anggota Komisi IX ini.

Politikus PDIP ini menganggap uji coba PeduliLindungi lindungi di pasar sebagai pilot project. Nantinya, akan ditemukan mana manfaat dan hambatannya yang harus diselesaikan pemerintah.

"Apakah yang tidak punya hp ada surat keterangan, atau yang belum divaksin apakah ada barcode atau sertifikat lewat saudara anaknya untuk ditolong atau bagaimana kita serahkan pemerintah, tapi bagi rakyat yang belum punya smartphone perlu dicarikan solusi," tuturnya.