Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS soal angket e-KTP Fahri: Agak politis bisa berujung impeachment

PKS soal angket e-KTP Fahri: Agak politis bisa berujung impeachment Diskusi KPK. ©2013 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS Tifatul Sembiring menilai usulan hak angket kasus korupsi e-KTP yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkesan politis. Sebab, Tifatul melihat fraksi partai pendukung pemerintah tentu akan keberatan dengan usulan angket itu.

"Hak angket ini kan agak politis ya. Misalnya fraksi-fraksi yang bergabung dalam penguasa pasti keberatan. Mereka cukup mayoritas. Sebab hak angket ini bisa belok-belok," kata Tifatul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Arah dari penggunaan hak angket, kata dia terlalu beresiko karena bisa mengarah pada penggulingan pemerintahan yang sah (impeachment). Untuk itu, dia meminta kepada semua fraksi mempertimbangkan usulan hak angket.

"Habis hak angket, hak menyatakan pendapat, habis itu bisa impeachment. Macem-macem ini bisa, risikonya maksud saya sehingga hati-hati," terangnya.

Di internal PKS, nama-nama kader yang terseret korupsi e-KTP telah dimintai keterangan. Sebut saja, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini hingga Tamsil Lindrung. Dia menyebut Jazuli telah membantah menerima aliran fee 'pemulus' proyek e-KTP sebesar USD 37 ribu.

Sebab, saat kasus itu bergulir, Jazuli bukan anggota Komisi II atau Kapoksi pada Komisi II DPR seperti yang tercantum dalam berkas dakwaan. Sementara, lanjutnya, Tamsil Lindrung belum bisa dimintain keterangan karena dalam kondisi kurang sehat.

"Sudah, misal dari PKS disebut Pak Tamsil Lindrung sama Pak Jazuli. Pak Jazuli sendiri di masa itu tidak jadi anggota komisi II. Tapi di dakwaan disebut dia kapoksi. Bagaimana dia mau jadi Kapoksi, dia bukan di komisi II waktu pembahasan e-KTP," tegas Tifatul.

Oleh karenanya, Tifatul menyarankan agar semua pihak mengikuti dan mengawal proses hukum kasus e-KTP terlebih dahulu. Jika ada anggota DPR merasa nama baiknya dicemarkan karena diduga menerima fee proyek e-KTP maka bisa melaporkan balik tudingan itu.

"Apakah itu merupakan sesuatu yang ada delik hukumnya dan sebagainya. Menurut saya, jalankan proses. Kalaupun mau mengadukan balik, itu hak orang sebagai warga negara, asal jangan main kekerasan saja," pungkasnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Firli Bahuri Memperbarui surat pengunduran Diri sebagai Ketua KPK, Ini Alasannya

Firli Bahuri Memperbarui surat pengunduran Diri sebagai Ketua KPK, Ini Alasannya

Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri memperbarui surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang

JPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang

JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya