PKS sebut penundaan eksekusi mati 'Bali Nine' bukti diplomasi lemah
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi menilai Jaksa Agung kurang cermat melakukan proses finalisasi administrasi para terpidana mati. Alasan penundaan eksekusi mati karena masih ada proses hukum yang diajukan para terpidana.
"Itu (alasan penundaan eksekusi) menunjukkan bahwa jaksa agung kurang cermat dalam melakukan proses finalisasi administrasi dari para terpidana," katanya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (8/3).
Menurut dia, seharusnya daftar nama yang masuk dalam rencana eksekusi adalah para napi yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkracht. Selain itu, jika proses hukum masih diajukan oleh seorang napi, seharusnya mereka tidak dimasukkan dalam rencana eksekusi.
"Penundaan eksekusi mati seperti ini akan membawa dampak buruk pada pemberian efek jera," ujarnya.
Politisi PKS itu menilai para pengedar tidak akan takut lagi dengan ancaman hukuman mati, karena semua masih bisa ditunda-tunda. Di sisi lain dia mengungkapkan, dampak narkoba terus berjalan karena setiap hari sekitar 50 orang mati akibat narkoba.
"Menunda eksekusi mati mereka sehari, sama saja kita menoleransi kematian 50 orang yang terpapar dampak narkoba," katanya.
Dia juga menjelaskan, belajar dari kasus Mustofa ataupun Freddy Budiman yang setelah divonis mati masih bermain dengan narkoba, hal itu menunjukkan eksekusi mati harus segera dilakukan agar mereka tidak lagi bertransaksi.
Selain itu Aboe Bakar juga menilai penundaan eksekusi mati para bandar narkoba termasuk duo 'Bali Nine' menunjukkan lemahnya kekuatan diplomasi Indonesia. Baginya, hal tersebut merupakan indikasi Indonesia dalam tekanan Australia yang dalam beberapa waktu terakhir berlangsung secara masif.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaSempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali
Setelah selesai di tingkat kecamatan, nantikan akan dilanjutkan penghitungan di tingkat kabupaten kota.
Baca SelengkapnyaKPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rektor Unud: Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali
Babak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali.
Baca SelengkapnyaIni Balasan Anies saat Kaesang Memuji Penampilannya Tawarkan Perubahan saat Debat Perdana
"Kalau ingin melanjutkan, pilih nomor 2. Kalau ingin perubahan, bisa pilih nomor 1," ujar Kaesang.
Baca Selengkapnya3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan
Ribuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSuasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga
Ini kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya