Merdeka.com - APBNP 2013 sebagai postur anggaran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) terkait rencana kenaikan BBM, telah disetujui. Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan dana BLSM itu akan menjadi bancaan partai politik jelang Pemilu 2014.

"(Bancaan) Ini silakan dilaporkan. Saya dengar kabar-kabar itu, kalau ada, approve-nya akan jadi pengawasan," kata Fahri yang juga anggota Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

Fahri menjelaskan, pembagian BLSM secara tunai rawan praktik korupsi kolusi (KKN). Tak menutup kemungkinan, besaran BLSM Rp 150 ribu yang seharusnya sampai utuh di tangan rakyat miskin yang membutuhkan, dipotong ataupun ditilep tanpa sebab dan tak diketahui.

"Anda sadar enggak sih membagi uang. Bagi uang begini (sambil nunjukkin uang kertas Rp 100 ribu) langsung cash, ini kan rawan. Bayangkan aparatur bagi uang, karena ini sudah jadi uang (dia keluarkan lagi uang Rp 100 ribu dari kantong). Kan bahaya kalau satu saya simpan," terang Fahri.

Fahri menolak bila PKS disebut juga sebagai pihak yang bakal menikmati BLSM, meski kader PKS menjabat sebagai Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri yang juga berkaitan dengan penyaluran BLSM. Menurut Fahri, tak mungkin partai yang menolak juga ikut menikmati.

"Menteri itu bukan menteri parpol. Kalau dibangun persepsi bahwa itu menteri parpol, itu kesalahan presidensialisme kita. Karena kami masuk politik, maka dapat jatah menteri. Cara pikir itu salah. Dalam presidensialisme itu menteri negara, tidak boleh dapatkan. Tidak melihat adanya keuntungan yang didapat," kilahnya.