Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengkritisi adanya wacana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako. Menurutnya, wacana tersebut tidak pantas digulirkan.

"Kalau ini dijadikan wacana saya kira enggak pantas, jadi wacana saja enggak pantas apalagi jadi RUU begitu," katanya dalam diskusi 'Publik Teriak, Sembako Dipajak', Sabtu (12/6).

Menurut Ketua DPP PKS bidang Ekonomi ini, wacana PPN untuk sembako tidak tepat di masa pandemi. Di mana ekonomi negara belum pulih dan keuangan masyarakat melorot.

"Jadi kalau memang ini ada poinnya jadi wacana aja gak pantas di masa sekarang dimana kondisi pandemi ekonomi kita belum pulih, masyarakat juga belum pulih, masalah kita sangat banyak, kesehatan, kesejahteraan. Mewacanakan ini gak pantas banget apalagi kalau ada di dalam draf RUU nya," ujarnya.

Dia menyebut, Komisi XI DPR mencermati wacana PPN sembako dari pemerintah ini. Bila terkait reformasi perpajakan, DPR sepakat dimana sistem perpajakan. memang perlu direformasi. Tetapi, prinsip dari reformasi perpajakan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan.

"Tapi mewacanakan kayak gini gak pantas bahwa PPN untuk sembako, sembako yang tadinya termasuk barang barang yang dikecualikan untuk dikenakan PPN kemudian dicabut dari pengecualian itu sangat tidak logis," jelasnya.

"Apalagi di masa pandemi sekarang ini dimana pemerintah harusnya memikirkan bagaimana ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat, sehingga masyarakat kita memiliki gizi yang sehat, harga yang terjangkau bahan makanan, bukan justru mengenakan pajak bagi sembako," tegas Anis.