Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, PKS telah memerintahkan anggotanya di Komisi III untuk menjamin penangguhan penahanan pimpinan FPI Rizieq Syihab di Polda Metro Jaya.

"Fraksi PKS telah menugaskan anggotanya di Komisi III untuk menjamin penangguhan penahanan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Jazuli dalam keterangannya, Senin (14/12).

Fraksi PKS mengawal kasus ini. Serta, terhadap kasus penembakan enam orang laskar FPI. PKS meminta klarifikasi Kapolri Jenderal Idham Azis serta mendorong pembentukan tim pencari fakta.

"Fraksi PKS meminta klarifikasi Kapolri dan mendorong terbentuknya tim pencari fakta independen termasuk investigasi melalui Komnas HAM yang tengah berjalan," kata Jazuli.

PKS meminta polisi bertindak profesional dan proporsional dalam menangani kasus hukum yang menjerat Rizieq Shihab. Menurutnya, harapan serupa diserukan oleh berbagai pihak mulai dari kalangan MUI, Muhammadiyah, NU, tokoh nasional dan sejumlah pakar hukum.

"Aparat Kepolisian sedang disorot dalam kasus ini. Rakyat menuntut aparat berlaku profesional dan proporsional dalam koridor hukum positif yang objektif. Lebih dari itu aparat diminta tidak mencederai rasa keadilan rakyat dalam menegakkan hukum," kata Jazuli.

Mengapa demikian, kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq menjadi perdebatan lantaran sudah dikenakan sanksi. Berjalannya kasus ini juga tak dapat dilepaskan dengan peristiwa penguntitan polisi yang berakhir kematian enam anggota laskar FPI

"Jika masalahnya pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan, apakah tuntutan serupa ditegakkan untuk pelanggar lainnya yang publik melihat banyak terjadi di berbagai tempat. Lalu jika dituntut dengan pidana penghasutan bagaimana penjelasannya karena publik juga bertanya-tanya?" kata anggota Komisi I DPR RI ini.

PKS pun mengapresiasi langkah Rizieq dan FPI yang menempuh koridor hukum. Rizieq dan tersangka lain memenuhi pemanggilan polisi. Serta Rizieq telah menyampaikan permintaan maaf terbuka.

Sisi lain, Jazuli meminta Pemerintah untuk merespon situasi ini secara arif dan bijaksana berdasarkan analisis yang komprehensif.

"Pemerintah jangan sampai salah baca, harus cermat, cerdas, dan arif dalam mengatasi masalah sosial masyarakat sehingga bisa diselesaikan dengan baik, berkeadilan, dan bermartabat sehingga tidak berakibat kontraproduktif bagi bangsa dan negara," pungkasnya.