Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah pemerintah yang menyiapkan Rp405,1 triliun untuk menanggulangi virus corona atau Covid-19. Namun dia mengingatkan, anggaran tersebut bisa saja mubazir jika tidak jelas prosedur dan kriteria penyalurannya.

Peringatan ini berkaca pada dua tahap penyaluran insentif yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah. Dua insentif itu yakni yang diberikan ke Maskapai dan diskon untuk UMKM.

"Jika tidak jelas prosedur dan kriterianya akan mubazir. Insentif tahap satu Rp10 triliun yang ditujukan untuk perusahaan penerbangan tidak tepat. Insentif kedua dengan memberi diskon Rp2,5 triliun untuk belanja UMKM juga tidak pas," kata dia, ketika dihubungi Merdeka.com, Rabu (4/1).

Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan, yang penting saat ini yakni intervensi pemerintah berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat lapisan paling bawah. Sebab, mereka mengalami tekanan ekonomi akibat Covid-19.

"Saat ini, yang utama bukan menjaga daya beli, tapi memberi lapisan paling bawah di kota-kota, termasuk pekerja informal, pedagang asongan, gerobak hingga pekerja rumahan yang sangat berat sekarang ini dan daerah terdampak pandemi dengan BLT," terang dia.

"Basis BLT jangan melulu menggunakan data Kemensos, tapi ada banyak pekerja informal di atas yang tidak masuk dalam data penduduk miskin sekarang jatuh miskin karena tidak ada penghasilan," imbuh Mardani.

Selain bantuan uang tunai. Penyediaan sembako oleh pemerintah juga harus dilakukan. "Mereka perlu dengan sembako. Dan pengusaha UMKM untuk overhead coat dan gaji pegawai. Semua berat. Karena itu insentif pemerintah mesti tepat sasaran," tegas dia.

DPR, kata dia, mesti mengawasi secara penuh pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran-anggaran tersebut. Bahkan bila perlu dengan membuka posko pengaduan.

"Dengan membuka posko pengaduan dan bersama pemerintah menjaga agar insentif itu benar-benar sampai pada kelompok tujuan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan penambahan anggaran belanja dalam APBN sebesar Rp405,1 triliun. Penambahan anggaran belanja tersebut ditujukan untuk penanganan Covid-19.

Dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan dan Rp110 triliun untuk perlindungan sosial. Selanjutnya Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.