Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat menyita mobil yang diduga milik tersangka kasus suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Politikus PKS Fahri Hamzah menilai cara KPK tak ubahnya preman, karena tak bawa surat penyitaan.

"Apapun tetap harus pakai prosedur, anda tiba-tiba didatangi orang mau nyita mobil atau rumah anda. Kita tanya anda siapa? Dia bilang KPK? Buktinya mana? Ya enggak bisa dong. Kemarin enggak bawa surat, jadi kaya preman," kata Fahri saat dihubungi, Rabu (8/5).

Mungkin karena sangking geramnya, Fahri bahkan berniat ingin meninju orang KPK yang disuruh menyita. Menurutnya, negara telah menetapkan prosedur terkait hal itu. Sudah seharusnya warga negara, termasuk institusi KPK bekerja sesuai prosedur yang berlaku.

"Ini negara bukan main-main. Itu namanya tujuan menghalalkan cara. Ketika negara mengakses rakyat, negara harus memiliki dasar yang kuat sebelumnya dan harus tertulis secara jelas. Orang KPK enggak mengerti UU dasar, maunya tangkap," terangnya.

Fahri membantah kritiknya sebagai usaha perlawanan PKS kepada KPK. Dia membandingkan kinerja penegak hukum di Amerika. Menurutnya, di Amerika, negara tidak seenaknya bebas bertindak kepada warga negaranya.

"Sekarang ini, kamu jangan persoalkan ke PKSnya, tapi KPKnya. Kenapa datang enggak pakai surat. Supaya jangan jadi abuse of power. Ini urusan apa. Jangan petantang petenteng datang ke kantor orang," tegas Fahri.