Merdeka.com - Ketua DPP PKS bidang Kehumasan Mardani Ali Sera membantah jika disebut tidak kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat terjadi penyitaan terhadap mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang diduga menjadi hasil pencucian uang. Dia hanya meminta KPK menjalankan penyitaan melalui prosedur yang seharusnya dengan memberikan surat resmi serta memperlakukan LHI selayaknya warga negara karena kesalahannya belum terbukti.

"Kami bukan penjahat! Kesalahan LHI belum dibuktikan di pengadilan. Perlakukan sebagai warga negara. Karena itu ada prosedur. Tidak ada PKS melawan KPK. KPK dan PKS sama-sama manusia, bisa salah. Mari kita kontrol bersama-sama," ujar Mardani dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (10/5).

Mardani mengatakan, PKS pun siap bekerjasama secara penuh meskipun KPK juga ingin menyita gedung kantornya. Namun demikian, semua harus dijalankan sesuai prosedur.

"Mari beretika dalam penegakan hukum bersama-sama. Mari tegakkan hukum dengan cinta kasih. Mari tegakkan hukum dengan penuh etika. Mari tegakkan hukum dengan adab," kata Mardani.

Hal senada juga disampaikan oleh Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Menurut dia, PKS sudah kooperatif sejak penangkapan LHI karena petugas KPK melakukan sesuai prosedur dengan memberikan surat perintah dan menemui pimpinan terlebih dulu.

Namun demikian, tambah Fahri, PKS terpaksa tidak berkooperatif saat KPK hendak menyita mobil LHI. Ini karena KPK tidak menjalankan prosedur seperti saat menangkap LHI.

"Terhadap kejadian ini. Pertama, sekali lagi PKS tidak memiliki alasan apapun untuk menghalang-halangi tindakan hukum pemberantasan korupsi. Tetapi, kami tidak bisa terima kalau ada orang tanpa membawa identitas dirinya tiba-tiba ingin membawa pergi kendaraan yang ada di lingkungan rumah tangga kami," pungkas Fahri.