Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo segera membuka siapa aktor yang diduga menunggangi demonstrasi ormas keagamaan 4 November lalu. Menurutnya, jika Jokowi terus menunda membuka temuannya, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan publik.

"Kalau beliau gentleman, ksatria, sampaikanlah siapa aktor politik yang bermain itu. Kalau cuma sebut aktor itu kan umum sekali. Itu nanti dikhawatirkan timbulkan kegaduhan baru lagi," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11).

Nasir beranggapan, Jokowi tidak mungkin menyatakan ada aktor demonstrasi tersebut tanpa data yang valid dari intelijen negara. Untuk itu, dia meminta Jokowi bertanggungjawab atas ucapannnya.

"Sampaikan apa adanya. Presiden kan punya badan intelijen, enggak mungkin infonya enggak valid. Artinya ketika dia sampaikan informasi, dia siap bertanggung jawab, nah itu keren," tegasnya.

Meski demikian, lanjut dia, jika ucapannya tersebut terbukti tidak benar, secara tidak langsung jajaran di bawahnya menjerumuskan Jokowi.

"Sampaikan saja, sehingga publik tahu. Kalau dia sampaikan enggak bener, berarti bawahannya yang enggak bener sampaikan informasi. Jangan sampai presiden mau dijerumuskan oleh bawahan-bawahnya soal informasi itu," tandas Nasir.

Sebelumnya, setelah menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung bentrokan di sejumlah tempat di ibu kota. Presiden Jokowi menyesalkan bentrokan antara polisi dan massa pendemo di depan Istana Merdeka.

"Kita menyesalkan kejadian setelah Isya, seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.

Jokowi mengatakan, ada dalang di balik bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka. "Dan ini kita lihat ditunggangi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi.