Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS: Jokowi Jangan Berhenti Hanya Marah ke Menteri, Rakyat Butuh Pembuktian

PKS: Jokowi Jangan Berhenti Hanya Marah ke Menteri, Rakyat Butuh Pembuktian Jokowi pimpin ratas bahas KUR 2020. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai wajar Presiden Jokowi marah kepada para menterinya karena lambat dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, apa yang dirasakan Jokowi sama dengan rakyat Indonesia.

"Kami bisa maklumi karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama, dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," kata Jazuli kepada wartawan, Senin (29/6).

PKS misalnya, lanjut Jazuli, sejak awal mengkritisi banyak hal terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Mulai dari lambatnya penetapan status kedaruratan covid, lambatnya distribusi APD, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak tepat sasaran bansos, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain.

Bahkan, Fraksi PKS secara khusus meminta agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas Pemerintah kepada rakyat.

Meski demikian, Jazuli mengatakan pihaknya tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet Jokowi. Posisi PKS hanya menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat dengan kebijakan Pemerintah yang kadang tidak sinkron.

"Rakyat hanya ingin tahu Pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid. Rakyat juga mau Pemerintah hadir seutuhnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secara ekonomi terutama rakyat kecil dan sektor UMKM," terangnya.

Dia berharap marahnya Jokowi direspons cepat oleh para menteri ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat. "Jadi tidak boleh berhenti hanya marah-marah, rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan," pungkas Jazuli.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah melihat kinerja menteri yang belum optimal menangani masalah Covid-19. Jokowi berujar, banyak menteri yang masih menganggap masalah Virus Corona biasa-biasa saja.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6).

Menurut dia, sangat berbahaya bila para pembantunya menganggap pandemi Corona sebagai masalah yang normal-normal saja. Jokowi menegaskan, para menteri harus kerja luar biasa

"Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," ujar dia.

"Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," tambah dia.

Jokowi tidak menutup kemungkinan untuk mereshuffle para pembantunya atau membubarkan lembaga yang kerjanya tidak optimal.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," tegas Jokowi.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
PKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi

PKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi

PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya