Merdeka.com - Sandiaga Uno telah resmi mundur dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta karena maju menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Namun, hingga kini siapa yang bakal menggantikan Sandi belum juga diputuskan parpol pengusung Anies-Sandi di Pilgub DKI yakni PKS dan Gerindra.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi pun meminta PKS dan Gerindra memikirkan mencari pengganti wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno, ketimbang bagi-bagi kue kekuasaan.

"Sebaiknya mencari Wagub DKI untuk menggantikan Sandiaga Uno, bukan dengan cara bagi-bagi kue kekuasaan. Tetapi harus mencari orang yang bisa mengisi kelemahan Anies," kata Uchok, Selasa (4/9).

Dia menilai, Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat lemah dalam membenahi birokrasi yang melayani rakyat. Dia mencontohkan saat ini banyak kepala dinas yang statusnya Plt, bukan definitif.

"Sehingga banyak pelayanan terganggu dan realisasi anggaran juga terhambat," katanya.

Dia mengungkit kebijakan yang tak ditepati ketika Wagub DKI masih dijabat Sandi yakni tidak menepati janji merevisi lelang konsolidasi. Menurutnya, Sandi tidak serius untuk merevisi skema lelang konsolidasi.

Padahal, menurutnya, dengan adanya revisi tentang skema lelang tersebut berbagai proyek di DKI Jakarta tidak hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan swasta besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja.

"Namun dengan revisi skema lelang konsolidasi tersebut dapat mengakomodasi keberlangsungan bisnis dari pengusaha kelas menengah ke bawah atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," katanya.

Seperti diketahui, jabatan Wagub DKI hingga kini belum terisi pasca ditinggalkan Sandiaga Uno. PKS dan Gerindra yang notabene partai pengusung Anies-Sandi belum juga memutuskan siapa yang bakal menduduki posisi orang nomor dua di DKI itu.

Perkembangan terbaru, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik telah menyetujui dua nama kader PKS sebagai pengganti Sandi. Namun, Taufik menyatakan, persetujuan itu tidak sah secara administratif.

Hal merujuk pada peristiwa pada saat pendaftaran capres cawapres Prabowo-Sandi di KPU pada 10 Agustus 2018, lalu. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkap apa yang terjadi di ruang tunggu KPU saat itu.

Menurutnya, saat itu Wasekjen PKS Abdul Hakim menyodorkan surat kepada Mohamad Taufik. Surat itu berisi kesepakatan bahwa posisi Wagub DKI akan diisi kader PKS.

PKS pun sudah mencantumkan dua nama kadernya yang akan diajukan sebagai kandidat wagub. Nama yang diajukan itu yakni Mardani Ali Sera dan Nurmansjah Lubis.

Mardani Ali Sera merupakan Ketua DPP PKS. Sedangkan Nurmansjah Lubis adalah anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta dari PKS.

Mohamad Taufik mengaku menandatangani surat itu. Namun, belakangan dia mengatakan penandatangan itu dilakukan agar tidak terjadi keramaian di ruang VIP pada waktu itu.