PKS diserang isu gender di Pilgub Jabar
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diserang isu gender, menyusul semakin menguatnya posisi Netty Prasetyani menjadi calon yang bakal diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilgub Jawa Barat. Di internal PKS, Isti Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) tersebut bersaing dengan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
Selasa kemarin, 13 ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ) menyatakan menolak nama Netty. Alasannya karena pandangan agama terhadap pemimpin perempuan.
"Prinsipnya kami masyarakat muslim sudah paham bahwa pemimpin perempuan ada perbedaan tajam. Masyarakat muslim Jabar banyak tidak menerimanya. Dalam Alquran sendiri mengatakan pemimpin itu adalah laki-laki," kata Ketua Presidium AMPJ R Balad di Bandung.
Pihaknya meminta PKS Jabar meninjau ulang untuk mengusung istri Aher. PKS menjadi representasi partai yang mewakili umat Islam. "Saya yakin ulama-ulama di PKS banyak yang lebih paham soal ini," ujarnya.
Dia mengatakan, Jawa Barat memiliki banyak tantangan dan permasalahan sehingga memerlukan pemimpin laki-laki yang dianggap lebih baik dibanding perempuan. "Secara naluri laki-laki lebih bisa, apalagi problematika di Jawa Barat ini lebih berat dibanding yang lain, termasuk DKI Jakarta," ujarnya.
Netty menanggapi santai penolakan AMPJ. Dia menilai penolakan terlalu dini, terlebih dirinya baru diusulkan DPW PKS Jabar dan belum ada keputusan resmi maju di Pilgub Jabar.
Netty yang merupakan Ketua PKK Jabar itu menilai, justru ormas-ormas yang menolak langkah tersebut salah kaprah karena proses pengusungan tersebut belum mencapai keputusan akhir yang nantinya bermuara di KPU.
"Saya enggak perlu reaksioner, karena kan baru disebut sebagai aspirasi dari bawah, kan belum diputuskan. Kenapa orang sudah apriori terlebih dahulu?" kata Netty di Gedung Negara.
Dia menyebut, penolakan tersebut bisa dikatakan sebagai ketakutan berlebih, sebab isu perempuan memegang roda pemerintahan menjadi pertentangan. "Belum ada keputusannya kan. Orang belum tentu jadi juga. Itu ketakutan berlebihan, saya senjata gak punya, beladiri gak menguasai, apa yang ditakuti?" katanya.
Meski demikian dia menilai wajar jika serangan-serangan tersebut mulai dilancarkan jelang Pilgub Jabar. "Memang isu kepemimpinan perempuan ini merupakan tema yang masih baru atau belum menjadi mainstream sehingga wajar ada reaksi beberapa komunitas yang meragukan," katanya.
Menurutnya, untuk menjawab pertentangan itu, perlu ada ruang dialog agar tidak menyudutkan kaum perempuan yang mempunyai hak akses yang sama dalam ruang politik meski ada pembatasan keterwakilan.
"Mari kita bicarakan secara ilmiah, kita bongkar secara historis, kita bongkar secara nilai pemahaman agama bagaimana menempatkan perempuan dalam kepemimpinan," terangnya.
PKS juga menanggapi santai penolakan Netty. Ketua Bidang Pemuda DPP PKS Mardani Ali Sera tidak mempermasalahkan seorang perempuan memimpin, asalkan memiliki kualitas dalam kepemimpinan.
"Jadi mau dia laki-laki atau perempuan, asalkan punya kualitas dan integritas, maka wajar kalau demikian. Tetapi yang nanti memutuskan kan tetap Badan Pekerja Majelis Syuro," kata Mardani, Rabu (31/5).
Kata dia, era saat ini adalah eranya perempuan dan PKS tidak pernah membedakan kader laki-laki maupun perempuan dalam berkarya.
Meski demikian, Mardani menghormati aspirasi yang disampaikan AMPJ tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan AMPJ merupakan hak mereka.
"Kami menghormati sikap teman-teman dari AMPJ yang menolak cagub Jabar perempuan. Kami mah santai karena itu hak mereka," ujarnya.
Dia menambahkan, kemunculan Netty sebagai kandidat cagub Jabar pun dapat mematahkan opini yang memandang PKS tidak peka terhadap perempuan.
"Contoh lain adalah pengganti Fahri Hamzah, yakni Ibu Ledia Hanifah. Kalau ini sukses, maka akan jadi sejarah bahwa ada Wakil Ketua DPR RI perempuan dari PKS," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jejak Karir AHY: Pensiun Dini dari TNI, Gagal jadi Gubernur DKI dan Kini Menteri Anak Buah Jokowi
Presiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN
Baca SelengkapnyaKompaknya Jenderal Non Akpol Tugas Bareng Adiknya Mayjen TNI, Ada Momen HP Sang Kakak Diintip
Potret kompak jenderal TNI-Polri kakak beradik sama-sama ikuti rapat.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aksi Jenderal Bintang Dua Nyemplung Banjir-banjiran Atur Lalu Lintas
Iqbal juga sesekali menyapa dan berbincang dengan para sopir yang sudah letih di padatnya kemacetan jalan.
Baca SelengkapnyaDitanya Maju Pilgub DKI 2024, Anies: Kita Lagi Fokus Tuntaskan Amanah Jutaan Orang
Aziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaKlaim MenPAN Anas: Banyak PNS Minta Dimutasi ke IKN Nusantara
MenPAN Anas heran atas antusiasme dari para abdi negara untuk berpindah tugas ke ibu kota baru.
Baca SelengkapnyaAnak Jenderal Bintang Tiga Polisi Basah-basahan Terabas Hujan, Bapaknya Kawan Kapolri
Berani terabas hujan untuk temui rakyat, begini potret anak jenderal polisi saat belusukan menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNetralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai
Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya