Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritik keputusan pemerintah menghilangkan data kematian dalam laporan perkembangan penanggulangan Covid-19. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat lantaran dapat mengaburkan gambaran jumlah dan persebaran efek fatalitas Covid-19.

Dia mengatakan, kematian akibat Covid-19 itu justru merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan proses treatment dari konsep 3T yaitu testing, tracing, treatment.

"Apa ada indikator lain yang dapat mengukur fatality dari Covid-19 ini? Rasanya tidak ada. Karena itu Pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat Covid-19," ucapnya, Rabu (11/8).

"Yang dibutuhkan adalah langkah koreksi dan perbaikan atas data angka kematian Covid-19 tersebut, bukan malah menghapus indikator kematian. Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah," tegas Mulyanto.

Mulyanto menyayangkan, sikap pemerintah yang sering blunder dan tidak scientific based dalam penanggulangan Covid-19.

"Kalau masalahnya adalah kekeliruan input, maka yang perlu dilakukan adalah verifikasi ulang data yang ada. Jangan indikatornya yang dihilangkan," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah jangan ingin terlihat berkinerja baik dengan jalan pintas memoles data yang berlebihan. Atau malah dengan cara menghapus seluruh data yang ada.

“Pemerintah jangan akal-akalan dengan data. Misalnya ingin angka kasus positif harian rendah, maka diupayakan dengan mengurangi jumlah testing. Atau karena melihat angka kematian, yang jelek atau tidak akurat, maka dihapus saja indikator kematian Covid-19," ujarnya.

Mulyanto menambahkan, harusnya pemerintah memperbaiki data tersebut, bukan justru membuang indikatornya. Sebab, belum ada indikator pengganti atau indikator lain yang dapat mengukur fatalitas akibat Covid-19 tersebut selain indikator kematian.

"Sebaiknya pemerintah tidak menyembunyikan data kematian karena Covid-19 ini," imbuh Mulyanto.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan angka kematian dari data penanganan Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal itu dilakukan lantaran ada masalah pada penginputannya.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," kata Luhut saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8).

Terkait hal itu, pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data dengan cara membentuk tim khusus.

"Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data dengan itu juga memperbaiki Silacak. Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir, seperti yang kami lakukan di Yogyakarta," ungkapnya.