Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS buka peluang koalisi dengan PDIP

PKS buka peluang koalisi dengan PDIP Fahri Hamzah. ©2013 Merdeka.com/Vany Nestia Jayani

Merdeka.com - Menjelang Pemilu 2014, masing-masing partai politik mulai ancang-ancang untuk membangun koalisi. Antara PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), dianggap memiliki kesamaan.

Hal ini diungkapkan Wasekjen PKS Fahri Hamzah . Menurut dia, peluang koalisi antara partainya dengan PDIP dalam 2014 ini amat terbuka.

"Saya melihat sekarang ini PDIP dan PKS sudah masuk dalam kendali generasi kedua. Dan ini yang memungkinkan mereka melakukan percakapan yang lebih ringan dari ketegangan sebelumnya akibat pemilu dan latar ideologi partai. Jadi itu mungkin saja kalau diinisiasi," ujar Fahri saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (5/2).

Jika dibandingkan koalisi dengan Partai Demokrat , kata Fahri, PKS dirasa lebih baik membangun koalisi dengan PDIP . Hal ini sebagai upaya untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan yang semakin berat.

"Basis koalisi kita harus diperluas pada upaya menemukan kesepakatan tentang persoalan bangsa dan solusi yang tepat. Sebab pada dasarnya tak ada halangan bagi koalisi partai di Indonesia," jelas Fahri.

Perlu diketahui, antara PKS dan PDIP memiliki perbedaan soal ideologi. Jika PKS berlandaskan ideologi Islam, PDIP berideologi Pancasila (nasionalis).

Di sisi lain, hubungan antara PDIP dengan Partai Demokrat dalam dua pemilu yang lewat belum pernah sejalan. Periode 2004 dan 2009, PDIP lebih memilih menjadi partai oposisi dan berseberangan dengan Partai Demokrat .

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku

KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku

Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya