Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sorotan karena bertemu dengan perwakilan Israel di Bahrain Itay Tagner di sela acara 'The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021'.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, bertemu dengan pejabat Israel tidak ada masalah. Meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, tidak ada larangan berdiskusi dengan pejabat dari Israel. Apalagi jika pembicaraan itu untuk kepentingan bangsa.

"Kalau untuk kepentingan bangsa, kalau ada kepentingan mendatangkan kemaslahatan, memang enggak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi berbincang-bincang untuk mencari kemaslahatan atau apa kan boleh saja. Pancasila enggak melarang," ujar wakil ketua MPR RI ini kepada wartawan, Senin (22/11).

Menurut Jazilul, pertemuan Prabowo dan Itay Tagner pun biasa saja. Prabowo hanya tertangkap kamera sedang berdiskusi.

Dia meyakini, jika kalau ada perbincangan serius, Prabowo pasti akan memberikan keterangan.

"Setidaknya kalau itu perbincangan serius Pak Prabowo pasti akan menyampaikan. Kalau ada efeknya dengan Indonesia pasti beliau akan menyampaikan," ujarnya.

Pertemuan itu juga bisa dikatakan tidak bermakna apapun. Sebab bukan pertemuan formal. Semua tergantung bagaimana perspektif melihat pertemuan tersebut.

"Kalau pikirannya wah ini mau bergandeng dengan Israel ya ada, oh ya sekadar jalan itu ada, tergantung perspektif yang melihat gambar, karena itu bukan pertemuan formal dan enggak bermakna apa-apa kecuali yang memiliki perspektif," jelas Jazilul.

Disorot Media Palestina

Menteri Pertahanan Prabowo terlihat berdiskusi dengan perwakilan Israel di Bahrain, Itay Tagner, Sabtu kemarin di sela-sela acara "The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021".

Tidak ada keterangan yang dirilis mengenai apa isi pembicaraan antara kedua pejabat itu. Demikian dilaporkan the Times of Israel, Minggu (21/11).

Menurut Palestinian News Network mengutip sejumlah sumber Israel, "Pembicaraan serius terjadi antara Israel dan Indonesia, yang akan diikuti dengan kesepakatan bersejarah antara kedua negara."

Awal tahun ini, pejabat Amerika Serikat pada pemerintahan Donald Trump mengatakan kepada the Times of Israel, Indonesia dan Mauritania semakin dekat akan perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

"Mauritania dan Indonesia ada dalam posisi atas (normalisasi dengan Israel) tapi itu bisa berubah bergantung banyak kondisi," kata seorang pejabat AS kala itu.

Meski tidak penjelasan lebih lanjut mengenai isi pembicaraan Prabowo dan pejabat Israel itu, peristiwa ini memicu spekulasi tentang upaya normalisasi Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar dengan Israel, menyusul Kesepakatan Ibrahim (Abraham Accords) yang menjadi perjanjian normalisasi antara Uni Emirat Arab, Bahrain dengan Israel yang digagas oleh Amerika Serikat. Kesepakatan normalisasi ini kemudian diikuti pula oleh Sudan dan Maroko.