Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB: Sangat Mendesak Untuk Diangkat Satu Wamen Kemendikbud Ristek

PKB: Sangat Mendesak Untuk Diangkat Satu Wamen Kemendikbud Ristek daniel johan. ©istimewa

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim didampingi wakil menteri. Alasannya mengoptimalkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengatakan, sudah seharusnya Nadiem mendapatkan seorang wakil menteri dalam memimpin Kemendikbud Ristek. Mengingat tugas dan cakupan kerja Nadiem kini semakin luas setelah penggabungan kementerian.

“Iya sangat mendesak untuk diangkat satu wamen dengan pembagian tugas yg spesifik agar bisa membantu menterinya dengan baik, terlalu besar dan luas tugas yang ada saat ini,” katanya saat dihubungi, Selasa (15/6).

Dia mengungkapkan, orang yang bisa mendampingi Nadiem harus memiliki pemahaman terhadap dunia pendidikan. Karena di tengah masa pandemi Covid-19, dibutuhkan banyak terobosan demi masa depan generasi bangsa.

“Nasib pendidikan yang sangat penting untuk masa depan Indonesia, sehingga harus tertangani dengan baik dan penuh terobosan yang mencerdaskan, minimal (calon wamen) paham urusan pendidikan dan ahli strategi budaya,” terangnya.

Sementara itu, politisi PKB, Luqman Hakim mengatakan, beban Nadiem di tengah pandemi Covid-19 ini sangat berat.

“Beban Menteri Nadiem sangat berat. Dalam kondisi pandemi ini, jika sungguh-sungguh berniat menyelamatkan pendidikan anak-anak Indonesia, adalah pekerjaan yang sangat berat,” ungkapnya.

Dia menerangkan, Nadiem memerlukan dukungan wakil menteri yang kompeten dan berintegritas. Setahun lebih pandemi, faktanya pelaksanaan kegiatan pendidikan jauh dari kualitas yang diharapkan.

“Bangsa ini terancam akan mengalami keterputusan generasi terdidik. Ini bahaya untuk masa depan bangsa kita,” ujarnya.

Namun, Luqman menegaskan, pemilihan siapa yang layak untuk mendampingi Nadiem merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Saya berharap Presiden memiliki penilaian yang obyektif pada pendidikan kita selama pandemi ini, untuk memutuskan yang terbaik bagi masa depan pendidikan nasional kita,” tutupnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
NasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP

NasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP

Mereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
NasDem Buka Peluang Lanjutkan Koalisi dengan PKS dan PKB untuk Pilgub DKI

NasDem Buka Peluang Lanjutkan Koalisi dengan PKS dan PKB untuk Pilgub DKI

NasDem tidak menutup apabila ada partai lain yang ingin gabung ke koalisi untuk Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Lagi Sekjen Kemenhub Novie Riyanto Terkait Kasus Dugaan Suap DJKA

KPK Panggil Lagi Sekjen Kemenhub Novie Riyanto Terkait Kasus Dugaan Suap DJKA

Pemanggilan Novie, kata KPK, sehubungan dengan adanya pengembangan penyelidikan kasus tersebut.

Baca Selengkapnya