PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Covid-19 yang Halal untuk Rakyat

Selasa, 30 Maret 2021 12:49 Reporter : Merdeka
PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Covid-19 yang Halal untuk Rakyat Ilustrasi vaksin Covid-19 AstraZeneca. ©2021 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR dari PKB, Nasim Khan meminta Pemerintah bersikap hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, tak terkecuali tentang unsur halal-haram ketika akan menyediakan vaksin Covid-19. Hal ini perlu dilakukan, supaya tak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Menurut dia, apabila penyediaan vaksin dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek Halal-Haram, dikhawatirkan masyarakat akan ragu untuk mengikuti program Vaksin dan malah bisa menghambat kelanjutan dan kelancaran program Vaksinasi.

Untuk itu, Politisi asal Dapil Jawa Timur III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) ini pun mendorong agar Pemerintah tetap berupaya menyediakan vaksin Covid-19 yang aman, berkualitas, memiliki efektivitas dan halal serta suci.

Diketahui, sebelumnya, LPPOM MUI menemukan bukti bahwa vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca dalam proses produksinya menggunakan menggunakan unsur tak suci dan haram lantaran mengandung tripsin yang berasal dari pankreas babi. Komisi Fatwa pun memutuskan Vaksin tersebut haram. Kendati demikian, Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca itu tetap boleh digunakan karena adanya unsur darurat dan mendesak demi mengatasi pandemi Covid-19.

"PKB ingin memperjuangkan prinsip-prinsip dan kepentingan semua umat, kami meminta pemerintah menjalankan prinsip kehati-hatian, agar nantinya tidak mubazir dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat,” kata Nasim Khan, Selasa (30/3).

Pria yang akrab disapa Bang NK ini mengaku memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut. Akan tetapi, saran dia, ke depan pemerintah bisa lebih peka dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas berkeyakinan Islam. Untuk itu, dia meminta pemerintah memprioritaskan vaksin halal dan suci supaya bisa diterima semua masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi.

“Walaupun MUI sudah (mengeluarkan Fatwa) memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut, tapi, menurut saya, sebaiknya ke depan penyediaan vaksinnya bisa lebih maksimal diterima oleh masyarakat, karena masyarakat Indonesia mayoritas Islam, semestinya bahannya halal,” Jelas Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini.

Indonesia sendiri diperkirakan membutuhkan sekitar 420 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta sasaran vaksinasi. Untuk itu, sudah semestinya, Pemerintah tak hanya mengandalkan pasokan Impor Vaksin dari satu produsen.

politikus pkb nasim khan
©2021 Merdeka.com/istimewa

Terlebih, katanya, kemampuan Pemerintah dan BUMN Sektor Farmasi dalam mengakses vaksin Covid-19 yang aman, berkualitas, memiliki efektivitas dan halal serta suci juga tak diragukan lagi.

Sebab, kata Nasim, pemerintah memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan jejaring koneksi yang tak terbatas di kancah internasional.

“Seperti yang sudah disampaikan para Dirut BUMN sektor farmasi tadi (PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk), Ketersediaan Vaksin pasti akan bisa dilakukan oleh beliau-beliau. Bila bisa ada yang halal, buat apa yang haram,” ujar dia.

“Bagaimana dengan kehalalan vaksin produk Sinopharm? Apakah lebih baik (tingkat keamanan, kualitas dan efektivitas) dari AstraZeneca? Bila memang halal (Suci dan Halal) mengapa tidak menggunakan Sinopharm saja bagi umat Islam,” tegas dia melanjutkan.

Baca Selanjutnya: Dorong Vaksin Merah Putih Dipercepat...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. PKB
  3. Vaksin AstraZeneca
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini