Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terus menuai kritik. Sebab, jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, sistem perpolitikan nasional akan mengalami kemunduran dan sangat tidak baik bagi sistem demokrasi di Tanah Air.

Seperti diketahui, dalam pembahasan RUU Pilkada itu menjelaskan, akan mengubah sistem pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi tidak langsung alias dipilih oleh DPRD.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar menegaskan partainya akan siap mengawal proses demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan bagus.

Kakak kandung dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar ini meminta agar sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik bupati, walikota, maupun gubernur secara langsung oleh rakyat, tetap dipertahankan.

"Pilkada secara langsung ini harus terus dipertahankan, karena produk Pilkada langsung merupakan produk yang sangat bagus dengan melibatkan masyarakat secara langsung," papar Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, Rabu (10/9).

Diakui politisi yang juga menjabat ketua sementara DPRD Jawa Timur ini, pelaksanaan Pilkada secara langsung memang masih memiliki sejumlah masalah, seperti soal pendanaan yang terlalu tinggi maupun politik uang.

"Tapi dengan Pilkada serentak, hal itu bisa diminimalisir. Kalau dihitung secara sederhana, Pilkada langsung ini baru dilaksanakan dua periode (10 tahun) dan apabila diminta kembali ke DPRD maka akan membuat konsistensi di dunia politik jadi tidak baik," ujarnya.

Seperti diketahui, pasca-Pilpres 2014 lalu, yang dimenangkan pasangan nomor urut dua Jokowi-JK, muncul wacana untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung. Kontan, wacana itu memunculkan pro dan kontra.

Sebagian partai politik menganggap, wacana RUU Pilkada ini, bernuansa dendam politik yang mengorbankan rakyat.

Hal senada dengan PKB ini sempat diungkap Plt Ketua Umum DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jawa Timur, A. Effendy Choirie dalam diskusinya bersama wartawan terkait RUU Pilkada, Selasa kemarin (8/9).

Politisi yang akrab disapa Gus Choi ini berharap, RUU Pilkada tidak disahkan oleh DPR. Sebab, kata dia, ada nuansa dendam politik yang sangat kuat pasca-Pilpres 2014.

"Sehingga rakyat dikorbankan dan menjadi rancu karena sistem pemilihan presiden tidak sama dengan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa yang notabene para pemimpin bangsa sesuai tingkatannya," kata Gus Choi di Surabaya.