Pinangki Keberatan Dituduh Terima Uang untuk Urus Fatwa MA Djoko Tjandra

Rabu, 30 September 2020 13:57 Reporter : Nur Habibie
Pinangki Keberatan Dituduh Terima Uang untuk Urus Fatwa MA Djoko Tjandra Sidang Jaksa Pinangki. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Kuasa Hukum Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM), Aldres Napitupulu mengatakan, penetapan tersangka terhadap kliennya itu tidaklah berdasarkan alat bukti yang cukup. Penetapan tersangka terhadap Pinangki itu menurutnya hanya berdasar dari Berita Acara Pemberitaan (BAP) Djoko Soegiarto Tjandra saja.

"Pertama ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik ketika dalam penanganan perkara ini terhadap Ibu Pinangki ya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka ternyata setelah kami lihat berkas perkaranya itu tidak berdasarkan bukti yang cukup, ketika ditetapkan sebagai tersangka Ibu Pinangki oleh penyidik hanya punya BAP dari Djoko Tjandra yang isinya mengatakan bahwa, tidak pernah memberi uang kepada Pinangki," kata Aldres kepada wartawan, Rabu (30/9).

"Jadi tidak jelas bukti apa yang dimiliki penyidik waktu menetapkan Pinangki sebagai tersangka," sambungnya.

Selain itu, kliennya merasa keberatan terkait tuduhan telah menerima uang untuk pengurusan Fatwa Mahkamah Agung (MA) atas nama Djoko Tjandra dari Andi Irfan Jaya.

"Kemudian, di dakwaan dikatakan Pinangki terima uang dari Andi Irfan Jaya tetapi tidak dijelaskan menerima uangnya kapan, di mana, karena Andi Irfan Jaya juga tidak pernah ditanyakan itu ke penyidik. Justru penyidik menanyakan ke Andi Irfan itu pernah dikasih uang enggak oleh Pinangki, bukan pernah ngasih uang ke Pinangki," ujarnya.

"Dia (Andi Irfan) jawab enggak pernah, di dakwaan ditulis dia ngasih uang ke Pinangki," sambungnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mempertanyakan terkait Pinangki yang diduga telah bermufakat jahat untuk memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

"Kemudian, dibilang dakwaan ketiga Pinangki melakukan permufakatan jahat untuk memberi uang kepada penjabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Intinya begitulah bermufakat untuk memberikan suap, tapi suap ke siapa tidak jelas enggak disebutkan siapa yang mau dikasih uang," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Djoksa Setuju Diurus

Sebelumnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari (PSM) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelimpahan ini dilakukan bersama dengan Tim JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Pinangki Sirna Malasari diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan komulatif yaitu Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Hari menjelaskan, perkara tersebut berawal sekitar November 2019. Saat itu, Pinangki bersama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Djoko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus korupsi Cessie Bank Bali di kantornya yang berada di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia.

"Saat itu, Djoko Soegiarto Tjandra setuju meminta terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking untuk membantu pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung RI melalui Kejaksaan Agung dengan tujuan agar pidana terhadap Djoko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga Djoko Soegiarto Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana," jelasnya.

[eko]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini