Pimpinan Komisi IX Sebut Anggota DPR yang Ikut Vaksinasi Nusantara Atas Nama Pribadi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan, tidak semua anggota Komisi IX mengikuti penyuntikan vaksin Nusantara. Tidak ada kesepakatan kolektif Komisi IX untuk mengikuti vaksinasi yang diinisiasi mantan Menkes Terawan Agus Putranto.
"Komisi IX DPR RI tidak pernah menyepakati secara kolektif untuk ikut vaksinasi Vaksin Nusantara," ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (14/4).
Sejumlah anggota Komisi IX serta pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad mengikuti penyuntikan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto hari ini.
Charles mengatakan, mereka mengikuti vaksinasi atas nama pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR.
"Bahwa adanya pimpinan/anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR RI," katanya.
Secara khusus, Poksi IX PDIP tidak mengikuti vaksinasi vaksin Nusantara. Charles mengatakan, hal itu mengikuti arahan Presiden Joko Widodo bahwa uji klinis vaksin harus sesuai aturan dan kaidah saintifik.
"Poksi IX PDI Perjuangan DPR RI secara kolektif tidak mengikuti vaksinasi Vaksin Nusantara. Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik," katanya.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPR bakal menerima vaksin Nusantara, vaksin Covid-19 yang diinisiasi mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Vaksinasi itu akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).
"Iya besok mau vaksin Nusantara. Di RSPAD Gatot Soebroto," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena kepada wartawan, Selasa (13/4).
Rencananya, anggota DPR yang ikut serta adalah Komisi IX yang membidangi kesehatan, hingga pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Anggota DPR mau menerima vaksin Nusantara meski saat ini belum selesai uji klinis tahap dua. Sebelumnya BPOM belum memberikan izin uji klinis tahap dua karena dinilai tidak sesuai kaidah klinis. Melki mengaku tidak ada masalah.
"Ya enggak ada masalah. BPOM dengan keyakinannya dan sudah dikasih masukan ke peneliti sudah diperbaiki," ujar Melki.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaSemasa Kecil Tak Ingin jadi Pendeta, Kini Ignatius Suharyo Dipercaya jadi Uskup Agung Jakarta
Ia mengajak para jemaahnya menjadi 100% Katolik sekaligus 100% Indonesia.
Baca Selengkapnya8 Kriteria Capres Keuskupan Agung Medan: Bersih dari Pelanggaran HAM
Surat itu berisi sejumlah kriteria yang diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi jemaat dalam memilih calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaSuciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaTak Terpilih Lagi, Kris Dayanti Tetap Totalitas Bekerja Jalani Hari-hari Terakhir Berkantor di DPR
Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, Kris Dayanti berada di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.
Baca SelengkapnyaEmpat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaKomisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya