Pimpinan DPR Sebut Pesantren Beri Solusi saat PJJ Tak Efektif
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan pesantren di Indonesia telah memberikan jalan keluar di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, ketika pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejauh ini tidak efektif.
Kendati demikian, dia melihat masyarakat tetap solid mendukung kebijakan pemerintah saat ini. Sehingga bangsa Indonesia tetap eksis, mandiri, kuat, dan mampu menjalankan semua aktivitas yang dilakukan dengan baik.
“Kekuatan ini yang tidak dimiliki negara lain. Pemerintah juga berbuat baik dengan kebijakan-kebijakan nya. Karena itu, mari kita mensolidkan barisan dan kekompakan, InsyaAllah dengan itu bisa meredam Covid-19,” kata dia dalam acara 'Gus Ami menyapa Petani, Nelayan, UMKM, dan Guru/Santri Demak' secara virtual, dilansir Antara, Selasa (17/11).
Ia mengatakan parlemen akan mendorong pemerintah mengantisipasi darurat pendidikan itu secara baik. Oleh karena itu, dia meminta kepada Esti'anah dan Ali Makhsun yang akan maju sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak, untuk dapat melihat pendidikan sebagai prioritas, khususnya pendidikan pesantren.
"Demak harus menjadi contoh bagi Indonesia dan negara lain,” kata dia.
Ia juga sudah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk melihat langsung ke lapangan serta bertindak mengatasi darurat pendidikan itu.
Kedua, darurat ekonomi. Ia mengatakan, darurat ekonomi perlu diantisipasi baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dan lembaga pendidikan yang mencetak kapasitas dan pelaku usaha sebanyak mungkin.
Ia mengingatkan, setiap industri yang macet saat ini akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga daya beli masyarakat pun menurun.
“Bu Esti, saya minta Usaha Kecil dan Menengah harus menjadi motor penggerak ekonomi di Demak. Saya juga mendorong pesantren mencetak wirausahawan sebanyak mungkin. Negara maju jika 2,5 persen penduduknya adalah pengusaha,” tutur dia.
Ketiga, krisis pada sektor-sektor yang rawan, baik krisis ekonomi yang bisa berdampak pada ketimpangan maupun krisis sosial yang menyebabkan kekerasan, perpecahan, dan kriminalitas yang meningkat.
Ia mengatakan saat ini tidak ada pilihan untuk menyelesaikan persoalan itu selain dengan menggalakkan infaq, sedekah, dan zakat. Ketiganya, menurut ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mampu menjadi solusi bagi krisis sosial di tengah pandemi Covid-19.
Ia menilai bangsa Indonesia akan mampu membangun kekuatan bangsa untuk bertahan dalam situasi sulit ini melalui solidaritas, bahu membahu, serta saling menopang satu sama lain.
“Saya menginstruksikan kader PKB menjadi motor mengoptimalkan kebijakan infaq, zakat, dan sodaqoh di Demak. Dan Insya Allah kalau pasangan nomor 1 ini menang, semua itu akan kita atasi,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, hadir secara virtual Nelayan Bonang, Petani Dempet, Guru ngaji di Mranggen, dan pelaku UMKM di Pasar Wonosalam.
Hadir pula Sekretaris Fraksi PKB DPR, Fathan Subchi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlory, dan Sekretaris DPW Jawa Tengah, Sukirman.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaDitegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaApresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar Sowan ke Pesantren di Garut yang Dikunjungi Jokowi pada Pilpres 2014
Ganjar mendatangi pesantren Zawiyah, Samarang yang dulu dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya