Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara. Dia juga menyarankan pemerintah menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek pembangunan IKN.

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," ujar Gus Muhaimin dalam keterangan yang diterima merdeka.com, Rabu (19/1).

Pemerintah, kata Cak Imin, perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," tuturnya.

Ketum PKB ini berharap pemerintah harus bijak dalam menggunakan dana PEN dan segera melakukan perincian serta perhitungan alokasi terhadap klaster-klaster PEN. Sehingga dana PEN dapat dioptimalkan untuk melajutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," urainya.

Menurut dia, DPR berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN serta mengawasi penggunaan APBN.

Tanggapan Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak masalah bila dana PEN tidak boleh digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan masih bisa dilanjutkan dengan melakukan realokasi dari pos anggaran lainnya.

"Kita akan lihat UU APBN ini, kalau ada realokasi ini pasti ada alasannya. Tapi kalau dari sisi landasan hukum ya seharusnya kita konsisten, jadi bisa menggunakan pos lain buat di realokasi," tuturnya.

Salah satu realokasi yang bisa digunakan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam APBN 2022, setidaknya anggaran kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini memiliki dana Rp 110 triliun.

"Dari PUPR juga bisa yang anggarannya Rp 110 triliun kalau PEN tidak bisa buat IKN," kata dia.

Bendahara negara ini merasa tidak masalah bila dana PEN tidak boleh digunakan untuk pembangunan kawasan IKN Nusantara. Pilihan penggunaan dana PEN katanya hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak sedikit.

"Kami tidak masalah kalau memang tidak boleh," kata dia mengakhiri.