Pimpinan DPR dukung usulan hak angket komisi III rekaman BAP Miryam
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta usulan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan tersangka pemberi keterangan palsu kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani dilihat sebagai hal wajar. Sebab, sejumlah pihak khawatir hak angket yang diusulkan Komisi III dapat mempengaruhi proses hukum kasus korupsi e-KTP.
"Harus dilihat sebagai hal yang biasa saja. Justru aneh kalau selama periode DPR tidak ada hak angket. Enggak ada hak bertanya, enggak ada hak menyatakan pendapat," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4).
DPR belakangan memang cukup sering menggunakan angket untuk meminta penjelasan atas suatu kebijakan pemerintah. Sebut saja, angket Ahok Gate hingga angket pengusutan kasus korupsi e-KTP oleh KPK.
Fadli menyebut sejumlah hak angket yang ajukan DPR masih kurang. Hakikat dan tujuan hak angket dianggapnya sebagai langkah positif dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
"Enggak juga, itu menurut saya masih kurang. Hak angket itu kan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan dan lain-lain. Itu bagian dari fungsi pengawasan. Jadi kalau hak angket harus dilihat biasa-biasa saja," tegasnya.
Sejauh ini, hak angket untuk membuka rekaman BAP Miryam masih dikaji oleh Komisi III. Pimpinan DPR masih menunggu usulan angket dari Komisi III. Jika surat usulan telah diterima, pimpinan akan langsung membahasnya dalam rapat. Hasil rapat pimpinan akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah sebelum akhirnya dibacakan di paripurna.
"Nanti kalau tidak salah, kita pelajari lagi. Kalau itu jadi kesimpulan komisi bisa saja dibawa langsung ke paripurna. Jadi di rapim, bamus, baru paripurna," pungkas Fadli.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaIsu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?
Baca SelengkapnyaKetiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya